Dpnews Indonesia || Bandung – Para pedagang Pasar Baru Trade Center Bandung menyayangkan respons Walikota Bandung Muhammad Farhan dalam menyikapi permasalahan di pasar. Mereka akhirnya mengadukan persoalan yang dihadapi kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Ketua Forum Komunikasi (Fokus) Pedagang Bersatu Bandung, Kurnia mengatakan, sekitar 200 pedagang mendatangi Lembur Pakuan, Subang pada Senin (15/12/2025) lalu untuk menyampaikan berbagai keluhan kepada Dedi Mulyadi.
Kurnia berharap, Dedi Mulyadi bisa memberikan solusi atas permasalahan para pedagang. “Kami 2.500 pedagang sangat mengharapkan perhatian dan dukungan dari Bapak Gubernur terkait persoalan di pasar agar segera diselesaikan,” katanya, Minggu (21/12/2025).
bahwa persoalan di Pasar Baru telah berlangsung cukup lama. Permasalahan tersebut, menurut dia, muncul sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama pengelolaan pasar antara PT DAM Sawarga Maniloka Jaya (DSMJ) dengan Perumda Pasar Juara pada 2021.
Menilai, sejumlah kewajiban pengelola belum sepenuhnya dilaksanakan. Kondisi tersebut memunculkan berbagai dampak lanjutan, dari potensi persoalan hukum, keresahan di kalangan pedagang, sampai terganggunya aktivitas ekonomi di Pasar Baru.
Dalam pertemuan di Lembur Pakuan, lanjut Kurnia, sejumlah persoalan hukum tersebut turut dibahas.
Di antaranya adalah tuntutan pembatalan Keputusan Direksi O27 yang mengatur periodisasi surat pemakaian tempat berjualan tahun 2024–2025. Aturan tersebut, terang dia, dinilai memberatkan para pedagang karena mewajibkan pembayaran sewa untuk dua tahun sekaligus.
Selain itu, para pedagang juga menyoroti perjanjian kerja sama pengelolaan pasar yang dinilai telah terjadi wanprestasi. Para pedagang, menurut dia, menilai hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut tidak berjalan secara seimbang.
Atas kondisi tersebut, para pedagang mengajukan tuntutan agar pemakaian tempat berjualan pada periode 2024-2025 diberikan keringanan.
