Dpnews Indonesia || Majalengka – Program Revitalisasi SDN Sinargalih II, Kabupaten Majalengka, menjadi sorotan setelah muncul pengakuan kepala sekolah terkait dugaan pemotongan anggaran sebesar 26 persen atau senilai Rp339 juta.
Berdasarkan keterangan Kepala SDN Sinargalih II, pemotongan tersebut dikaitkan dengan pihak yang mengatasnamakan aspirasi partai politik. Informasi ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan anggaran serta pihak yang diduga terlibat dalam permintaan maupun penyaluran dana tersebut.
Direktur Lembaga Kajian Publik Majalengka (LKPM), Dede Sunarya, menilai informasi tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan pemeriksaan menyeluruh.
Menurutnya, apabila dugaan pemotongan anggaran tersebut benar terjadi, praktik itu tidak boleh dianggap sebagai hal yang wajar dalam pelaksanaan program pembangunan pendidikan.
“Anggaran revitalisasi sekolah itu diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan, bukan untuk memenuhi permintaan pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan. Kalau benar ada pemotongan Rp339 juta dengan dalih aspirasi partai politik, siapa yang meminta, atas dasar apa, dan ke mana uang itu disalurkan? Ini harus dibuka secara terang,” tegas Dede.
Ia juga mengingatkan agar nama partai politik tidak dijadikan legitimasi oleh oknum tertentu untuk meminta dana di luar ketentuan.
“Jangan sampai nama partai politik digunakan sebagai tameng untuk kepentingan oknum. Harus dibedakan antara aspirasi politik yang sah dengan tindakan individu yang mengatasnamakan partai untuk meminta sejumlah uang,” ujarnya.
Dinas Pendidikan dan Inspektorat Diminta Turun Tangan
LKPM mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka segera meminta klarifikasi resmi dari pihak sekolah sekaligus melakukan verifikasi terhadap dugaan pemotongan anggaran tersebut.
Selain itu, Inspektorat Kabupaten Majalengka diminta menelusuri dokumen anggaran, mekanisme pencairan, transaksi keuangan, hingga kesesuaian antara dana yang diterima dan realisasi pekerjaan revitalisasi.
Dede menegaskan, pemeriksaan tidak cukup hanya berfokus pada hasil fisik pembangunan, tetapi juga harus mencakup aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaannya.
“Jangan hanya memeriksa bangunannya, tetapi periksa juga aliran uangnya. Kalau ada Rp339 juta yang diduga dipotong, harus jelas siapa penerimanya dan apa dasar hukumnya. Jangan sampai kualitas pembangunan sekolah menjadi korban karena adanya kepentingan di luar program,” tambahnya.
LKPM menyatakan akan mendorong permintaan klarifikasi kepada pihak terkait serta mempertimbangkan penyampaian laporan kepada aparat pengawasan maupun penegak hukum apabila ditemukan bukti adanya penyimpangan.
Hingga berita ini diterbitkan, identitas pihak yang diduga meminta maupun menerima dana, dasar permintaan, serta bukti transaksi masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
LKPM menegaskan bahwa pengawasan terhadap anggaran pendidikan bukan bentuk politisasi, melainkan bagian dari tanggung jawab publik untuk memastikan setiap rupiah uang negara digunakan sesuai peruntukannya.
Rp339 juta bukan angka kecil. Publik berhak mengetahui ke mana dana tersebut mengalir dan apakah penggunaannya telah sesuai dengan ketentuan.
