Scroll untuk baca artikel
BeritaHukum dan Kriminal

LKPM Soroti Proyek Revitalisasi SD Babakan IV Senilai Rp 1,3 Miliar, Minta Dinas Pendidikan Turun Tangan

94
×

LKPM Soroti Proyek Revitalisasi SD Babakan IV Senilai Rp 1,3 Miliar, Minta Dinas Pendidikan Turun Tangan

Sebarkan artikel ini

Dpnews Indonesia || Majalengka – Pelaksanaan proyek revitalisasi SD Babakan IV, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, dengan nilai anggaran sekitar Rp1,3 miliar, mendapat sorotan Lembaga Kajian Publik Majalengka (LKPM).

Sorotan tersebut berkaitan dengan dugaan tidak optimalnya fungsi Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Selain itu, muncul informasi mengenai dugaan keterlibatan suami Kepala SD Babakan IV, Kuniawati, S.Pd., dalam pengaturan pelaksanaan pekerjaan.

Baca juga :  Dugaan Pemotongan Anggaran Revitalisasi SDN Sinargalih II Rp 339 Juta Disorot, LKPM Desak Audit Menyeluruh

Direktur LKPM, Dede Sunarya, menegaskan bahwa P2SP harus menjalankan fungsi dan kewenangannya secara nyata, bukan sekadar menjadi formalitas administrasi.

“Jangan sampai P2SP hanya menjadi formalitas di atas kertas. Kalau benar pengaturan pekerjaan dilakukan pihak di luar struktur kepanitiaan, termasuk keluarga kepala sekolah, hal ini harus dijelaskan secara terbuka,” tegasnya.

Menurut Dede, anggaran sebesar Rp1,3 miliar bukan jumlah kecil. Karena itu, seluruh proses penggunaan dana harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari perencanaan, pengadaan material, pembayaran tenaga kerja, hingga hasil pembangunan.

Untuk memastikan persoalan tersebut tidak berhenti pada dugaan, LKPM mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lima aspek, yakni fungsi dan kewenangan P2SP, dugaan keterlibatan pihak keluarga kepala sekolah, mekanisme pengadaan material dan tenaga kerja, kesesuaian anggaran dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta spesifikasi teknis, dan transparansi pertanggungjawaban dana.

Baca juga :  Presiden RBH Kumpulkan Jajaran Korkab, Korcam dan Kordes Menjelang Pilkada Di Purwakarta

LKPM menegaskan, seluruh informasi tersebut perlu diuji melalui klarifikasi, pemeriksaan dokumen, serta pengecekan kondisi fisik pekerjaan di lapangan. Kepala sekolah dan P2SP juga harus diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan.

Dede meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka tidak menganggap persoalan ini sebagai urusan internal sekolah semata. Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Apabila ditemukan indikasi penyimpangan administrasi, keuangan, maupun pelaksanaan pekerjaan, LKPM mendorong agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui Inspektorat atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan.

“Revitalisasi sekolah bukan proyek keluarga. P2SP harus menjalankan tugasnya, anggaran harus transparan, dan hasil pembangunan wajib dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Baca juga :  Hotel Grand Zuri Jababeka Gelar Kegiatan Berbagi Takjil di Bulan Ramadhan
Facebook Comments Box
error: Content is protected !!