Dpnews Indonesia || Bekasi – Sosialisasi kepengurusan RT baru di Perumahan Cikarang Griya Pratama (CGP), Blok D, RT 02/RW 014, Desa Sukamanah, Kabupaten Bekasi, berlangsung lancar. Namun, polemik mekanisme pergantian Ketua RT sebelumnya, Roland Judita, masih menjadi sorotan sejumlah warga.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua RW Anang Ma’aruf dan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukamanah, Muamar Khadavi, mengapresiasi sikap Roland yang hadir serta memberikan dukungan kepada Ketua RT baru, Dede Suprapto.
Anang berharap kepengurusan baru dapat membawa semangat pelayanan yang lebih baik, sekaligus tetap menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pengurus sebelumnya.
Sementara itu, perwakilan BPD menjelaskan bahwa pembentukan kepengurusan RT dan RW telah dibahas bersama pemerintah desa melalui musyawarah, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
BPD juga mengapresiasi pengabdian Roland selama menjabat Ketua RT 02/RW 014, serta berharap program-program positif yang telah berjalan dapat dilanjutkan oleh Dede Suprapto demi menjaga pembangunan dan keharmonisan lingkungan.
Warga Pertanyakan Mekanisme Pengangkatan
Meski sosialisasi berjalan kondusif, sejumlah warga masih mempertanyakan mekanisme pergantian Ketua RT. Mereka menilai proses pengangkatan pengurus baru belum sepenuhnya menjawab aspirasi masyarakat, khususnya terkait keterlibatan warga dalam menentukan pemimpin lingkungan.
Warga mempertanyakan mengapa pergantian Ketua RT dilakukan melalui mekanisme pengangkatan oleh kepala desa, bukan pemilihan langsung yang melibatkan masyarakat.
Dalam sesi tanya jawab, awak media juga menanyakan proses penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan RT baru kepada Ketua RW. Anang Ma’aruf menjelaskan bahwa SK diterbitkan dan diserahkan langsung oleh pemerintah desa.
“Kalau untuk SK, itu dari desa langsung. Saya sendiri juga menerima SK langsung dari desa. Untuk SK RT yang baru juga sudah diterima, karena memang sudah diserahkan pada tanggal 16,” jelasnya.
Warga Siapkan Petisi, Berencana Temui Ketua DPRD
Polemik tersebut mendorong sejumlah warga RT 02 menginisiasi petisi sebagai bentuk aspirasi agar pemilihan Ketua RT dilakukan secara demokratis dan melibatkan warga secara langsung.
Dalam petisi yang beredar, warga menyebut sekitar 70 persen dukungan terhadap aspirasi pemilihan Ketua RT oleh masyarakat, bukan melalui penunjukan kepala desa.
Selain petisi, warga juga berencana menemui Ketua DPRD Kabupaten Bekasi untuk menyampaikan persoalan tersebut sekaligus meminta solusi atas polemik pergantian kepengurusan.
Warga berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui dialog, musyawarah serta penjelasan terbuka mengenai dasar aturan dan prosedur pergantian Ketua RT.
Bagi warga, polemik tersebut bukan semata persoalan jabatan, melainkan menyangkut transparansi, partisipasi masyarakat dan tata kelola lingkungan yang demokratis.
Mereka berharap kepengurusan RT yang baru dapat berjalan dengan baik, memperoleh dukungan masyarakat luas, serta tetap menjaga keharmonisan lingkungan Perumahan CGP RW 014.











