Dpnews Indonesia || Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menilai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan belum sepenuhnya menjawab dua persoalan krusial bagi buruh, yakni ketimpangan upah minimum antar daerah dan lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan.
Presiden KSPN Ristadi menyatakan, formulasi penetapan kenaikan upah minimum dalam undang-undang baru masih mengandalkan perhitungan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks tertentu, serta mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Menurutnya, pendekatan ini belum mampu mengurangi kesenjangan yang mencolok.
“KHL seharusnya menjadi acuan utama karena kebutuhan hidup pekerja di berbagai daerah tidak terpaut terlalu jauh. Namun perbedaan upah minimum antar daerah bisa mencapai tiga kali lipat. Ini tidak adil dan tidak sehat bagi persaingan dunia usaha,” ujar Ristadi saat dihubungi, Selasa (10/11/2026).
Selain soal pengupahan, KSPN juga menyoroti efektivitas pengawasan. Ristadi menilai pola pengawasan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan selama puluhan tahun belum berjalan optimal, baik ketika berada di bawah koordinasi pemerintah pusat, kabupaten/kota, maupun provinsi.
Jumlah pengawas yang terbatas dibanding jumlah perusahaan yang jauh lebih banyak menjadi salah satu faktor yang memperkuat kritik tersebut. KSPN berharap pemerintah segera mengevaluasi implementasi UU ini agar perlindungan terhadap pekerja benar-benar terwujud secara merata.
