Dpnews Indonesia || Majalengka – Direktur Lembaga Kajian Publik Majalengka (LKPM), Dede Sunarya atau Desun, menyoroti pola pengawasan DPRD Komisi III terhadap proyek infrastruktur jalan yang dinilai berisiko hanya menguat setelah muncul persoalan dan viral di media sosial.
Menurut Desun, fungsi pengawasan legislatif seharusnya dilakukan secara proaktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian mutu pekerjaan, bukan sekadar melalui inspeksi mendadak (sidak) setelah muncul sorotan publik.
“Jangan sampai pengawasan baru bergerak setelah persoalan viral. Fungsi pengawasan harus hadir sejak awal untuk mencegah potensi penyimpangan, bukan sekadar merespons kegaduhan publik,” tegasnya.
LKPM mendorong DPRD Komisi III memperkuat pengawasan berbasis risiko dengan memeriksa progres pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, kualitas material, serta transparansi penggunaan anggaran.
Desun menegaskan, evaluasi tidak hanya menyangkut pelaksanaan sidak, tetapi juga ketepatan waktu dan efektivitas pengawasan dalam mendeteksi potensi masalah sebelum berkembang menjadi polemik.
LKPM berharap pengawasan yang lebih preventif, terukur, dan berkelanjutan dapat memperkuat akuntabilitas pembangunan infrastruktur jalan serta memastikan anggaran yang digunakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
