Scroll untuk baca artikel
BeritaNasional

Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan UMP 2027, Ditargetkan Rampung 21 November

99
×

Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan UMP 2027, Ditargetkan Rampung 21 November

Sebarkan artikel ini

Dpnews Indonesia || Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah mengawal proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 agar selesai tepat waktu dan kondusif. Penetapan UMP ditargetkan paling lambat pada 21 November 2026.

Pernyataan itu disampaikan Tito, antara lain, saat menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia menekankan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan tahapan dan batas waktu penetapan upah minimum bersama Menteri Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, serikat buruh, serta perwakilan pengusaha.

Baca juga :  Langkah Strategis Perkuat Tata Kelola Desa Melalui Program Jaga Desa Kabupaten Bekasi

“Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 (November) sudah diselesaikan dan untuk kabupaten/kota tanggal 26 November,” kata Tito.

Ia meminta kepala dinas tenaga kerja di masing-masing daerah segera berkomunikasi dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, serta organisasi pengusaha seperti Apindo dan Kadin. Tujuannya agar dialog tripartit dapat menghasilkan solusi terbaik yang mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha di setiap daerah.

Tito berharap proses mediasi dan dialog berjalan lancar sehingga situasi tetap stabil dan aktivitas perekonomian tidak terganggu. Ia juga menegaskan bahwa Kemendagri akan terus mengawal pelaksanaan penetapan upah minimum di daerah hingga seluruh tahapan selesai.

Baca juga :  Menteri PKP, Mendagri, dan Kapolda Tinjau Rumah Lansia di Kampung Ambon, Bedah Rumah Dimulai November
Facebook Comments Box
error: Content is protected !!