Dpnews Indonesia || Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan peraturan baru yang mengubah sejumlah ketentuan pelaksanaan sidang kode etik. Aturan tersebut terbit menjelang pemeriksaan etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menetapkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Peraturan itu disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan aturan tersebut. Ia menyatakan rencana sidang etik terhadap Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama.
Salah satu perubahan penting mengatur komposisi anggota majelis KKEP. Sebelumnya, anggota majelis wajib berpangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar. Kini, anggota majelis diperbolehkan berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah.
Perubahan lain memungkinkan terduga pelanggar mengikuti sidang secara langsung atau melalui media elektronik, dengan syarat mendapat persetujuan Ketua KKEP. Batas waktu penyampaian surat panggilan juga diubah dari tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender.
Selain itu, hak mengajukan banding atas putusan sidang KKEP kini hanya dimiliki oleh pelanggar. Sebelumnya, hak tersebut juga bisa digunakan oleh istri/suami, anak, atau orang tua.
Polri menegaskan tidak ada perlakuan khusus dalam proses penegakan kode etik. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang pangkat maupun jabatan.











