Dpnews Indonesia || Cianjur – Sebanyak 41 operator desa dari Kecamatan Cilaku, Cianjur, dan Cugenang mengikuti Workshop Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Desa di Aula Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Cianjur, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Workshop Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Desa tingkat Kabupaten Cianjur Klaster I Sarana Digital Desa (SADESA), sebagai upaya memperkuat transformasi dan komunikasi digital di tingkat pemerintahan desa.
Workshop difokuskan pada peningkatan kapasitas operator dalam mengelola akun media sosial resmi pemerintah desa secara profesional, informatif, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Wakil Ketua PWI Kabupaten Cianjur, Nana Setiawan, mengatakan pengelolaan media sosial pemerintah desa membutuhkan kemampuan komunikasi digital, kepekaan terhadap isu, serta kreativitas dalam menyampaikan informasi.
Menurutnya, operator desa memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat, khususnya dalam menyampaikan kebijakan, perkembangan pembangunan, serta pelayanan publik.
Ketua APDESI Kabupaten Cianjur, Beni Irawan, SH, turut mendorong pemerintah desa agar lebih serius memperkuat komunikasi digital. Ia menilai masyarakat membutuhkan informasi pemerintahan yang cepat, transparan, dan mudah diakses.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi Partai Golkar, H. Irwan, S.Pd., MM, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi pelaksanaan workshop dan berharap media sosial desa dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi yang positif, edukatif, serta membangun kepercayaan masyarakat.
Kegiatan turut dihadiri Ketua APDESI Kabupaten Cianjur, Ketua SMSI Cianjur, perwakilan DPMD Kabupaten Cianjur, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Melalui program SADESA, penyelenggara menargetkan peningkatan kompetensi operator desa dalam mengelola kanal digital secara konsisten dan bertanggung jawab. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus mendekatkan pemerintah desa dengan masyarakat.
