Dpnews Indonesia || Majalengka – Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka mengadakan audensi bersama aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se – Kabupaten Majalengka guna membahas kebencanaan yang terjadi dibeberapa wilayah di Kabupaten Majalengka.
Audensi ini juga mengundang pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka, yang dihadiri langsung Kepala Pelaksana BPBD, Agus Tamim beserta jajarannya, Kamis (5/02/26) bertempat di gedung DPRD Majalengka.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka, H. Iing Misbahudin, S.M, menjelaskan bahwa audensi tersebut untuk membahas mitidasi bencana di sejumlah wilayah utara dan selatan Kabupaten Majalengka, seperti banjir, tanah longsor dan abrasi sungai.
Kejadian bencana alam yang terjadi telah mengundang keprihatinan dan perhatian serius dari beberapa kalangan masyarakat termasuk dari kalangan mahasiswa di Majalengka, ujar Iing kepada sejumlah awak media usai rapat audensi tersebut.
Ia menerangkan bahwa mitidasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko dan dampak bencana baik melalui pembangunan fisik (struktur) maupun penyadaran peningkatan kemampuan (non struktural) dalam menghadapi bencana.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dalam menghadapi bencana yang sudah terjadi maupun antisipasi dalam penanganan bencana yang akan terjadi ke depan.
“Kami komisi III sangat mengapresiasi atas perhatian dan semangat kepedulian dari adik -adik mahasiswa atas bencana alam yang terjadi belakangan ini,” ujarnya.
“Beberapa bencana yang terjadi harus mendapatkan respon yang cepat dan serius dari pemerintah daerah dan juga pihak terkait lainnya tentang solusi penanganan yang cepat dan tepat,” imbuhnya.
“Pemerintah harus hadir melakukan langkah konkret dalam penanganannya bencana tersebut, jangan sampai hanya melakukan kegiatan seremonial semata,” tegas Iing.
Dalam audensi tersebut juga dibahas tentang bagaimana penanganan teknis bencana banjir, longsor dan abrasi sungai di Desa Nunuk bisa dilakukan melalui pembangunan tanggul penahan banjir dan juga Tembok Penahan Tebing (TPT) di sekitar abrasi sungai tersebut.
Menurutnya Penanganan bencana yang terjadi saat ini perlu adanya kolaborasi yang baik dengan beberapa pihak agar penanganannya bisa dilakukan secara tuntas dan tidak terulang lagi.
“Kami mendorong agar penanganan bencana bisa dilakukan secara kolaboratif dan dikerjakan dengan tuntas, tidak setengah – setengah,” ungkapnya.
Selain itu komisi III juga berkomitmen akan mendorong pemerintah daerah agar penganggaran dana untuk penanggulangan bencana daerah bisa ditambah.
