Dpnews Indonesia || Jakarta – Dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Barat, Siti Khoeriyah(39) dan Yanti(40), kembali mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Baghdad, Irak, pada Minggu malam (01/06/2026). Langkah ini diambil setelah pihak keluarga secara resmi melaporkan kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa mereka ke Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI).
Siti dan Yanti, yang diduga diberangkatkan secara ilegal, telah bertahun-tahun terjebak di Irak dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Selama masa tersebut, keduanya mengaku menjadi korban eksploitasi, perlakuan tidak manusiawi, hingga berbagai bentuk pelecehan dari pihak agensi maupun majikan.
Upaya kedua PMI ini untuk mencari keadilan sejatinya telah dilakukan sebelumnya. Namun, dalam upaya pertama mencari perlindungan, pihak KBRI diduga sempat mengembalikan mereka ke pihak agensi. Setelah melalui perjuangan panjang dan desakan dari berbagai pihak di tanah air, Siti dan Yanti akhirnya diizinkan masuk dan menempati Shelter KBRI Baghdad pada Minggu malam.
Bagi kedua perempuan ini, perlindungan penuh serta pendampingan hukum dari perwakilan RI di Irak merupakan harapan terakhir untuk dapat selamat dan berkumpul kembali bersama keluarga di Indonesia, setelah bertahun-tahun hak-hak dasar mereka sebagai manusia dirampas.
Prosedur penanganan korban di KBRI Baghdad memicu kritik keras dari pemerhati migran. Posko Pengaduan DpNews Indonesia, yang menerima aduan langsung dari para korban, menyayangkan kebijakan yang mengembalikan korban TPPO ke pihak agensi. Tindakan tersebut dinilai justru menjebak kembali para PMI ke dalam lingkaran setan eksploitasi dan perbudakan modern.
Aktivis Dpnews Indonesia, Doel, mempertanyakan jaminan keselamatan bagi para PMI jika regulasi birokrasi di luar negeri justru mengorbankan keselamatan fisik dan psikologis mereka.
“Informasi yang kita dapat, setiap PMI atau korban TPPO yang mengadu ke KBRI akan dikembalikan ke agensi. Lantas, bagaimana jaminan keselamatannya? Mereka melarikan diri ke KBRI itu demi menyelamatkan nyawa karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi masalah di sana. Kami mengharap adanya evaluasi total dan tindakan nyata demi menyelamatkan para korban di Irak,” tegasnya.
Doel juga mengkritik birokrasi yang dinilai berbelit-belit bagi para pekerja migran yang memiliki keterbatasan informasi dan akses komunikasi. Menurutnya, negara harus hadir dengan sikap yang lebih responsif dan taktis.
“Kami menyayangkan jika para PMI terus diarahkan ke sana kemari oleh pihak perwakilan negara. Kami mendesak adanya tindakan responsif: selamatkan dulu nyawanya, beri perlindungan aman, baru kemudian dibantu penyelesaian masalah birokrasinya,” pungkas Doel.
Hingga berita ini diturunkan, pihak keluarga dan aktivis migran terus memantau perkembangan kondisi Siti Khoeriyah dan Yanti di dalam shelter KBRI Baghdad, sembari mendesak Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk segera berkoordinasi melakukan proses pemulangan.
