Dpnews Indonesia || Majalengka – Lembaga Kajian Publik Majalengka (LKPM) menyoroti putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Majalengka yang menyatakan penetapan tersangka Dhany Eka Rahadian dalam perkara dugaan korupsi dana hibah KONI Majalengka tidak sah.
LKPM menegaskan, putusan pengadilan harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum sesuai amar putusan dan ketentuan perundang-undangan. Persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut status hukum seseorang, tetapi juga menjadi ujian terhadap kepastian hukum dan integritas penegakan hukum.
Direktur LKPM, Dede Sunarya, mengingatkan bahwa kewenangan penyidik dalam menangani perkara pidana memiliki batas dan harus dijalankan sesuai hukum acara serta menghormati putusan pengadilan.
“Kami menghormati kewenangan Kejaksaan dalam mengusut dugaan korupsi dana hibah KONI Majalengka. Namun, kewenangan penegakan hukum memiliki batas, yaitu undang-undang dan putusan pengadilan. Jangan sampai aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru mengabaikan hukum yang wajib dipatuhinya,” ujar Dede.
Menurutnya, Pasal 163 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur konsekuensi hukum apabila putusan praperadilan menyatakan penetapan tersangka tidak sah, yakni penyidik harus membebaskan tersangka.
Karena itu, LKPM menilai perlu ada kejelasan mengenai pelaksanaan putusan tersebut, termasuk status penahanan Dhany Eka Rahadian dan pihak yang bertanggung jawab menindaklanjutinya.
Dede juga menegaskan, alasan menunggu perintah pimpinan tidak semestinya dijadikan dasar untuk mengesampingkan kewajiban hukum apabila ketentuan tersebut memang berlaku terhadap perkara yang bersangkutan.
Meski demikian, LKPM menekankan bahwa penghormatan terhadap putusan praperadilan bukan berarti menghapus dugaan korupsi dana hibah KONI Majalengka. Proses penegakan hukum tetap dapat dilanjutkan sepanjang dilakukan melalui prosedur yang sah dan sesuai ketentuan hukum.
“Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas ketika berhadapan dengan masyarakat, tetapi menjadi lentur ketika aparat penegak hukum sendiri dihadapkan pada kewajiban melaksanakan putusan hakim. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah ukuran penting dari integritas penegakan hukum,” tegasnya.
LKPM pun mendesak Kejaksaan Negeri Majalengka memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan praperadilan tersebut. Publik berhak mengetahui apakah putusan telah dilaksanakan serta bagaimana kelanjutan penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah KONI.
LKPM menilai, perkara ini bukan semata-mata persoalan menang atau kalah dalam praperadilan, melainkan ujian konsistensi aparat penegak hukum dalam menjunjung tinggi supremasi hukum.
Sebab, aparat penegak hukum tidak hanya berkewajiban menegakkan hukum terhadap masyarakat, tetapi juga harus tunduk dan patuh terhadap hukum serta putusan pengadilan.
