Dpnews Indonesia || Bekasi – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD), Deden Guntara, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengoptimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Ia meminta seluruh anggaran direalisasikan secara maksimal, tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan data APBD Kabupaten Bekasi 2026, belanja daerah dalam APBD murni tercatat sebesar Rp7.703.739.894.279. Sementara dalam APBD Perubahan 2026, rencana belanja daerah meningkat menjadi sekitar Rp7,89 triliun.
Menurut Deden, besarnya anggaran tersebut harus diimbangi dengan pelaksanaan program pembangunan yang terukur, terutama perbaikan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“APBD Tahun 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal. Jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan justru tidak terserap karena lemahnya perencanaan, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, atau persoalan administrasi,” ujar Deden.
Ia juga mengingatkan potensi munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun. Karena itu, Pemkab Bekasi perlu mengevaluasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya program yang belum berjalan atau mengalami keterlambatan.
Berdasarkan informasi Pemkab Bekasi per 2 November 2026, realisasi pendapatan daerah hingga 30 Oktober 2026 mencapai 81,67 persen. Namun, Deden menegaskan bahwa capaian pendapatan tidak dapat disamakan dengan realisasi belanja sehingga keduanya harus dipantau secara terpisah.
“Jangan sampai masyarakat masih membutuhkan perbaikan jalan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembangunan lainnya, sementara anggaran yang sudah tersedia justru tidak dimanfaatkan secara optimal,” tegasnya.
Deden juga meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi membuka informasi realisasi belanja setiap OPD secara transparan. Masyarakat, menurutnya, berhak mengetahui program yang telah terlaksana, kegiatan yang masih berjalan, serta anggaran yang belum direalisasikan.
Ia menambahkan, setiap anggaran yang belum terserap harus disertai penjelasan mengenai penyebabnya. Sebab, SILPA tidak selalu menunjukkan kegagalan penyerapan anggaran, tetapi dapat pula berasal dari efisiensi belanja maupun faktor lainnya.
Di sisi lain, JMPD mengingatkan agar percepatan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun tidak mengorbankan kualitas pembangunan. Seluruh pekerjaan harus tetap memenuhi spesifikasi teknis, ketentuan kontrak, dan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai karena ingin mengejar serapan anggaran di akhir tahun, pekerjaan pembangunan justru dilakukan terburu-buru dan mengabaikan kualitas. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan baik,” tambahnya.
Deden berharap Pemkab Bekasi memastikan seluruh program APBD 2026 berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, APBD bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintahan, melainkan amanah masyarakat yang harus diwujudkan melalui pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas.
“Harapan kami, anggaran APBD 2026 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Jangan sampai ada kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi hanya karena anggaran tidak dikelola dan direalisasikan secara optimal,” pungkas Deden Guntara.
