Dpnews Indonesia || Jakarta – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto akan menentukan susunan majelis sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) untuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Langkah itu terkait dugaan pelanggaran etik dalam kasus penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa proses penegakan kode etik berlangsung sesuai prosedur yang berlaku. Tidak ada perlakuan istimewa atau impunitas bagi siapa pun, termasuk pejabat berpangkat bintang empat.
“Polri punya sistem dan prosedur. Siapa pun terduga pelanggar, tidak ada perbedaan istimewa. Perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri,” ujar Isir di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menambahkan, komposisi majelis akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai perbandingan, sidang etik terhadap Irjen Pol. Ahrie Sonta (bintang dua) sebelumnya dipimpin perwira berpangkat bintang tiga. Ahrie telah divonis pemberhentian tidak dengan hormat.
Selain Listyo Sigit, tiga tersangka lain dalam kasus yang sama—Irjen Pol. Eko Hadi Santoso dan Irjen Pol. Slamet Uliandi—juga dijadwalkan menjalani sidang etik. Pelaksanaan sidang untuk mereka direncanakan paling cepat pada pekan depan, setelah pemeriksaan penyidik Bareskrim selesai.
Polri memastikan penanganan perkara ini tetap berpedoman pada prinsip keadilan dan transparansi. Informasi lebih lanjut mengenai komposisi majelis dan jadwal lengkap akan diumumkan secara resmi.
