Dpnews Indonesia || Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan tetap sepenuhnya mengikuti ketentuan konstitusi. Presiden yang berwenang mengusulkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian MPR memilih salah satunya paling lambat 60 hari.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam podcast di kanal YouTube-nya, menanggapi dinamika politik terkini terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, mekanisme tersebut sudah jelas diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden tidak dapat menunjuk langsung satu orang.
Terkait sosok yang pantas diusulkan, Mahfud menekankan aspek etika politik. Ia secara tegas tidak menyarankan nama-nama yang sebelumnya kalah dalam kontestasi Pilpres 2024 untuk kembali masuk bursa. “Gak usah kalau itu. Bukan gak bisa, tidak usah, secara etis kan sudah kalah,” ujarnya.
Sebagai alternatif, Mahfud membuka ruang bagi generasi yang lebih muda, khususnya ketua-ketua partai politik yang masih berusia muda. “Malah saya katakan tuh ketua-ketua partai yang masih muda-muda kan banyak. Nah coba itu aja kan boleh juga. Siapa sih yang melarang itu gitu, yang penting Presiden suka, setuju atas itu,” katanya.
Mahfud juga mengingatkan agar publik tidak memaksakan nama tertentu. Keputusan akhir tetap di tangan Presiden Prabowo Subianto yang paling tahu siapa yang paling dipercaya untuk mendampinginya. Proses konsultasi dengan pimpinan partai atau elemen masyarakat bisa dilakukan, namun kewenangan formal tetap berada pada Presiden.
Sebelumnya, Mahfud menilai langkah pengunduran diri secara sukarela jauh lebih terhormat dan efisien dibandingkan proses pemakzulan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan baru. Ia menilai opsi tersebut memberi ruang bagi semua pihak untuk fokus pada kepentingan bangsa dan negara.
Hingga saat ini, proses formal pengunduran diri Gibran masih menunggu kelanjutan resmi. Yang jelas, konstitusi sudah menyediakan jalur yang terukur agar kekosongan jabatan tidak berlangsung lama.
