Dpnews Indonesia || Jakarta – Jumlah laporan penipuan digital di Indonesia terus meningkat tajam. Data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 702.342 laporan penipuan dalam periode 22 November 2024 hingga 30 September 2026. Angka ini menandai lonjakan signifikan dibanding masa-masa awal pembentukan IASC.
Dari laporan tersebut, lebih dari 1,37 juta rekening diduga terkait aktivitas penipuan telah diverifikasi. Sebanyak 702.833 rekening berhasil diblokir, sementara dana korban yang diselamatkan atau diblokir mencapai Rp811,1 miliar.
Bank Indonesia (BI) menyoroti dampak serius kondisi ini terhadap kepercayaan masyarakat. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengingatkan bahwa maraknya penipuan digital berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran non-tunai.
“Kepercayaan sudah kita dapatkan, tetapi kita tahu ke depan tidak mudah membangunnya kembali setelah bertahun-tahun dibentuk,” ujar Filianingsih dalam acara Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen (GEBER PK) di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menambahkan, pengalaman buruk akibat penipuan dapat membuat masyarakat kembali beralih ke transaksi tunai. Studi BI menunjukkan bahwa persepsi risiko menurunkan niat pelaku usaha kecil untuk menggunakan pembayaran digital, dan insentif seperti cashback atau hadiah tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan yang sudah hilang.
Padahal, adopsi pembayaran digital terus meluas. Hingga kuartal III 2026, pengguna QRIS telah melampaui 70 juta orang dengan volume transaksi kumulatif lebih dari 20 miliar transaksi.
BI menekankan bahwa perlindungan konsumen harus menjadi prasyarat utama, bukan sekadar pelengkap inovasi. Kolaborasi lintas sektor serta edukasi masyarakat dinilai krusial agar inklusi keuangan digital tetap aman dan berkelanjutan.











