Dpnews Indonesia || Majalengka – Program revitalisasi sekolah yang digulirkan pemerintah semestinya berorientasi pada kebutuhan sekolah, kepentingan peserta didik, serta peningkatan mutu layanan pendidikan. Pelaksanaan program tersebut tidak boleh dijadikan ruang bagi kepentingan politik maupun bisnis tertentu.
Hal itu disampaikan Divisi Hukum sekaligus pengacara Dpnews Indonesia, Dede Sutisna, S.H., M.H., Sabtu (21/11/2027). Menurutnya, program revitalisasi yang dikaitkan dengan aspirasi pihak tertentu tidak semestinya menimbulkan kesan adanya hak istimewa untuk mengarahkan pelaksanaan, menentukan penyedia barang/jasa, maupun memperoleh keuntungan dari program tersebut.
“Dana revitalisasi harus digunakan sesuai peruntukan, mekanisme, petunjuk teknis, spesifikasi pekerjaan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegas Dede Sutisna.
Ia menekankan, apabila ditemukan dugaan adanya pihak yang mengarahkan pengadaan, menentukan penyedia, atau mengambil peran di luar ketentuan yang berlaku, langkah klarifikasi dan pengawasan dari pihak berwenang menjadi keharusan.
Publik, lanjut Dede, berhak mengetahui sejauh mana kewenangan sekolah dalam menentukan kebutuhan revitalisasi, bagaimana mekanisme pengadaan dijalankan, serta apakah seluruh proses telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai program yang bertujuan memperbaiki fasilitas pendidikan justru memunculkan persepsi adanya kepentingan tertentu di luar tujuan program,” ujarnya.
Menurut Dede Sutisna, revitalisasi sekolah harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi sekolah dan peserta didik. Transparansi serta akuntabilitas menjadi kunci agar anggaran pemerintah digunakan sepenuhnya untuk membangun fasilitas pendidikan yang layak dan meningkatkan kualitas pembelajaran.











