Dpnews Indonesia || Deli Serdang – Praktisi hukum Tumpak Nainggolan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana revitalisasi SD RK St Paulus Ramunia, Kabupaten Deli Serdang, Tahun Anggaran 2026, kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).
Laporan tertanggal 20 November 2026 dengan nomor 458/Tipid/Ins.JPN/XI itu ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Pelapor meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Deli Serdang melakukan penyelidikan serta penyidikan atas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran sebesar Rp911.389.724 yang bersumber dari APBN 2026.
Tumpak menduga terdapat potensi penggelembungan anggaran (mark up), penyimpangan administrasi, hingga indikasi praktik yang merugikan keuangan negara. Ia juga meminta audit oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara serta pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.
Dalam laporannya, pelapor menyoroti sejumlah aspek pelaksanaan revitalisasi yang dinilai perlu ditelaah berdasarkan ketentuan teknis, di antaranya S.E. Dirjen Cipta Karya Nomor 47 Tahun 2000, Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018, Kepmen PU Nomor 943 Tahun 2024, serta Perdirjen PAUD Dikdasmen Nomor 1 Tahun 2026.
Selain penggunaan anggaran, Tumpak juga mempertanyakan transparansi pembentukan dan pemetaan P2SP yang menurutnya tidak disampaikan secara jelas melalui forum formal dewan guru maupun komite sekolah.
Ia turut menyoroti tata kelola sekolah, riwayat pergantian kepala sekolah sejak 2019, serta pola pengambilan keputusan yang dinilainya perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Dalam laporan tersebut, Tumpak juga menyampaikan keterangan yang diklaim diperoleh dari dua guru, Norayanti Sihombing dan Tiorasi Simbolon, terkait posisi Mawar Teresia Manullang sebagai bendahara BOS sekaligus guru bimbingan belajar di lembaga milik Mardiana Saragih. Ia menilai keterkaitan tersebut perlu didalami, mengingat yang bersangkutan juga disebut menjabat sebagai bendahara P2SP.
Tumpak menegaskan, pengawasan dan audit resmi diperlukan untuk memastikan penggunaan dana revitalisasi sesuai ketentuan serta mencegah potensi penyimpangan.
Hingga berita ini ditulis, seluruh tudingan tersebut masih berupa dugaan yang perlu dibuktikan melalui proses hukum, pemeriksaan, dan audit oleh lembaga berwenang. Belum terdapat hasil pemeriksaan resmi yang memastikan adanya tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana revitalisasi tersebut.











