Dpnews Indonesia || Bandung Barat – Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Akhir akhir ini banyak sekali kasus pelanggaran yang diduga dilakukan para aparatur pemerintah terutama oknum kepala Desa, bahkan tidak sedikit pemimpin pemerintah tingkat Desa itupun kerap dipanggil pihak kejaksaan untuk dilakukan penyelidikan bahkan sudah banyak yang kini mendekam menjadi narapidana, untuk menebus semua kesalahan.
Kini ada hal yang terjadi dan diduga kuat menyalah gunakan anggaran Dana Desa tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, pada awal Agustus 2024. Dimana diduga ada anggaran yang menjadi bancakan ketika ada pembangunan hotmix jalan lingkungan, dan menurut sebuah keterangan, aspal hotmix tersebut merupakan kelebihan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Merta dijual dan menjadi Bancakan.
“Saya merasa prihatin ketika melihat hotmix tersebut dijual kepada masyarakat umum dengan alasan berlebih, padahal di lingkungan kami masih banyak sekali jalanan yang rusak, kenapa gak dipakai untuk menutupi jalanan rusak tersebut ya,” ujar salah satu warga yang melihat kejadian tersebut dan enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini dimuat belum ada klarifikasi dari pemerintah Desa tersebut.
Sementara itu, Jaenudin tokoh masyarakat kepada awak media mengungkapkan rasa prihatinnya atas apa yang terjadi dalam pembangunan sarana masyarakat yang menggunakan anggaran pemerintah tersebut, pria paruh baya yang akrab dipanggil wa Jaed itu mengharap, untuk warga masyarakat agar kritis dan segera melaporkan apabila terjadi sebuah pelanggaran dalam pembangunan, terutama yang menyangkut anggaran Dana Desa.
“Saya selaku warga masyarakat sangat menyayangkan seandainya hingga saat ini masih ada anggaran yang menjadi bancakan, jangan seperti itu lah, masyarakat sekarang sudah sangat faham dengan aturan Pemerintah, dan saya berharap agar masyarakat jangan takut untuk melaporkan ketika melihat suatu pelanggaran, demi terciptanya pemerataan dalam pembangunan Desa, dan demi kesejahteraan bersama, karena sesuai arahan pemerintah, bahwa masyarakat wajib mengawal kemana anggaran pemerintah tersebut,” tegasnya.
