Dpnews Indonesia|| Isu tuduhan makar kembali mengemuka menjelang aksi unjuk rasa yang direncanakan pada 10 November. Akademisi dan aktivis hukum Asfinawati menegaskan, menurut KUHP baru, makar didefinisikan sebagai serangan. Demonstrasi atau ajakan berdemo tidak memenuhi unsur tersebut.
Asfinawati, yang juga dikenal sebagai dosen di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, menjelaskan bahwa pasal makar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mensyaratkan adanya perbuatan menyerang. Pernyataan, mobilisasi massa, atau unjuk rasa damai tidak termasuk dalam kategori itu.
“Makar itu adalah serangan. Kalau pernyataan atau mengajak orang berdemonstrasi, jelas bukan serangan. Jadi tidak bisa disebut makar,” ujarnya dalam sejumlah kesempatan sebelumnya ketika membahas penerapan pasal tersebut.
Menurutnya, menempatkan aksi demonstrasi sebagai makar justru bertentangan dengan semangat negara hukum dan demokrasi. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Jika unjuk rasa langsung dikategorikan makar, maka ruang kebebasan sipil akan menyempit.
Asfinawati menekankan bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada pengetahuan hukum, bukan keyakinan atau selera penguasa. Ia mengingatkan pengalaman masa lalu di mana penafsiran makar yang terlalu luas pernah digunakan untuk membungkam kritik.
Pernyataan ini muncul di tengah diskusi publik mengenai aksi-aksi yang digelar sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa pada awal November, termasuk rencana aksi 10 November. Hingga kini, belum ada penetapan resmi terkait dugaan makar yang terkait langsung dengan rencana tersebut.
Penegakan hukum yang proporsional dan sesuai definisi undang-undang, kata Asfinawati, menjadi kunci agar demokrasi tetap berjalan tanpa mengorbankan hak konstitusional warga negara.
