Dpnews Indonesia || Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan kajian pencegahan korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa dalam Program Sekolah Rakyat yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos). Langkah ini diambil menyusul sorotan publik atas dugaan pengadaan sepatu siswa dengan nilai janggal.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa kajian dilakukan melalui Direktorat Monitoring sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional tersebut. Fokus utama adalah memotret potensi kerawanan korupsi, khususnya di area pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Sorotan publik muncul setelah terungkap rencana pengadaan sekitar 39.345 pasang sepatu senilai total Rp27 miliar, atau sekitar Rp700.000 per pasang. Angka ini dianggap tidak wajar oleh sebagian masyarakat, meski Kemensos membantah adanya markup dan menyatakan proses pengadaan telah sesuai prosedur.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan pihaknya akan melakukan audiensi dengan pimpinan KPK pada Kamis (7/5/2026) untuk menyampaikan seluruh data dan proses pengadaan. Ia menyatakan keterbukaan dan siap menerima masukan serta tindak lanjut dari KPK guna memastikan transparansi program.
KPK sendiri menyatakan keterbukaan menjadi mitra Kemensos dalam mencegah celah korupsi sejak dini. Hingga saat ini, kajian masih berlangsung dan belum ada temuan indikasi pidana.
