Dpnews Indonesia || Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencegah penyalahgunaan, termasuk praktik penjualan titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menyatakan komitmen tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor KSP, Jakarta. Menurut Dudung, pengawasan ketat diperlukan agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini berjalan sesuai tujuan, yaitu menyediakan gizi berkualitas bagi anak-anak Indonesia tanpa dimanfaatkan oknum untuk kepentingan pribadi.
“Kami akan mengawal ketat dan mengawasi program keunggulan Bapak Presiden, sehingga tidak ada oknum yang menjual titik dapur,” tegas Dudung.
Pengawasan ini menyusul adanya dugaan jual beli titik SPPG serta laporan mengenai dapur yang sudah tidak beroperasi tetapi masih menerima insentif. KSP menekankan sinergi dengan BGN untuk memperkuat pengawasan, termasuk penertiban dapur yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kebersihan.
Program MBG menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi sejak usia dini. KSP memastikan pengawasan ketat akan terus dilakukan agar program tetap tepat sasaran dan terbebas dari praktik korupsi atau penyelewengan.
