Dpnews Indonesia || Bekasi – Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebagai penyelengara Pemilihan Umum patut di pertanyakan. Pasalnya dalam waktu dekat ini, oknum penyelenggara di tingkat bawah diduga melanggar kode etik.
Kita ketahui bahwa data C1 tersebut boleh di update oleh siapa saja yang ingin mengetahui mengenai perolehan jumlah suara yang dimiliki oleh seorang Calon Legislatif (Caleg).
Data C1 sangat penting untuk kepentingan seorang Caleg, namun seseorang yang ditugasi oleh Caleg DPR-RI untuk mendapatkan Data C1 di Desa Hegarmukti Cikarang Pusat tidak diberi malah diminta uang.
“Saya menyayangkan sikap oknum Panwas yang ada di Desa Hegarmukti terhadap saya, seakan akan dia tidak mau memberikan data C1 meskipun akan saya foto copy.” Tegas relawan yang tidak mau disebutkan kepada awak media Dpnews Indonesia. Kamis 15 Febuari 2024.
Relawan tersebut mengatakan oknum Panwas tersebut sempat bilang dan meminta sejumlah uang. Terkait data C1 yang dimintanya untuk di foto copy.
“Kamu mau bayar berapa, di Indonesia tidak ada yang gratis, kalau mau bayar saya kasih data C1 untuk di foto copy,” tegas relawan meniru kata oknum Panwas yang sempat direkamnya.
