Dpnews Indonesia || Jakarta – Presiden Prabowo Subianto tengah mengkaji opsi pemotongan gaji bagi para menteri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai salah satu langkah penghematan anggaran negara. Wacana ini muncul menyusul ketidakpastian ekonomi global akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026), Presiden Prabowo menyinggung kebijakan serupa yang diterapkan pemerintah Pakistan. Di negara tersebut, gaji anggota kabinet dan parlemen dipangkas untuk dialokasikan membantu kelompok masyarakat paling rentan di tengah tekanan ekonomi.
“Seolah ini bagi mereka seperti kita dulu waktu COVID. Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah,” ujar Presiden Prabowo, sebagaimana dikutip dari berbagai sumber berita.
Pemerintah saat ini masih melakukan kajian mendetail terkait besaran pemotongan, mekanisme pelaksanaan, serta dampaknya terhadap APBN. Langkah ini dimaksudkan sebagai upaya menekan defisit anggaran dan menjaga stabilitas fiskal di tengah potensi krisis yang lebih luas.
Beberapa fraksi di DPR menyatakan dukungan terhadap wacana tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji, menyatakan kesiapan anggota DPR dan menteri dari fraksinya untuk menerima pemotongan gaji sebagai bentuk ikhtiar simbolik dan kepedulian terhadap kondisi negara.
Partai Demokrat dan PAN juga menilai opsi ini sebagai salah satu cara pengetatan fiskal, meski menekankan perlunya evaluasi anggaran secara menyeluruh agar lebih efektif.
Di sisi lain, Partai NasDem mempertanyakan efektivitas pemotongan gaji pejabat dalam menyelamatkan APBN secara signifikan, sambil menyarankan langkah konkret lainnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak keberatan jika gajinya dipotong, dengan catatan bahwa besaran gaji pejabat saat ini dinilai sudah cukup besar.
Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan keputusan final. Kajian masih berlangsung untuk memastikan langkah penghematan dapat memberikan manfaat optimal bagi ketahanan ekonomi nasional.
Wacana ini menjadi sorotan publik karena menyangkut efisiensi belanja negara di tengah gejolak geopolitik dunia. Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus berhemat dan melindungi rakyat dari dampak krisis global.
