Dpnews Indonesia || Bandung Barat – Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, kini tengah berada di bawah radar publik. Dugaan adanya praktik penyalahgunaan anggaran yang seharusnya menjadi mesin penggerak ekonomi warga desa tersebut mulai memicu keresahan di tengah masyarakat.
Sorotan tajam datang dari salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Cipeundeuy, Jaenuddin. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi tata kelola Bumdes yang dinilai jauh dari transparansi dan asas kemanfaatan bagi warga.
Anggaran Kesejahteraan Jadi “Bancakan”
Jaenuddin menyayangkan bahwa anggaran negara yang dikucurkan dengan nilai cukup besar tersebut justru diduga menjadi “bancakan” atau ajang mencari keuntungan pribadi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
”Sangat disayangkan, anggaran yang sejatinya dikucurkan pemerintah untuk menopang kesejahteraan masyarakat bawah, justru diduga hanya berputar di lingkaran oknum tertentu. Ini bukan sekadar masalah administratif, tapi soal hak rakyat yang dirampas,” tegas Jaenuddin dalam keterangannya.
Desakan untuk Transparansi
Maraknya isu penyalahgunaan ini memicu desakan dari berbagai lapisan masyarakat agar pihak terkait, mulai dari Pemerintah Kecamatan hingga Inspektorat Kabupaten Bandung Barat, segera turun tangan melakukan audit menyeluruh.
Masyarakat Cipeundeuy berharap agar Bumdes kembali pada fungsi asalnya, yakni:
Pemberdayaan Ekonomi: Menciptakan lapangan kerja lokal.
Pendapatan Asli Desa (PADes): Memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa.
Kesejahteraan Bersama: Menjadi bantalan ekonomi bagi warga kurang mampu.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari otoritas berwenang untuk mengusut tuntas aliran dana Bumdes di beberapa desa di Kecamatan Cipeundeuy guna memastikan tidak ada kerugian negara yang terus berlanjut.
