Dpnews Indonesia || Jakarta – Praktik pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik secara non-prosedural kini memasuki fase yang mengkhawatirkan.
Tak lagi sekadar mengincar negara-negara penempatan tradisional di Timur Tengah, sindikat yang diduga kuat merupakan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kini mulai berani mengirimkan para pekerja ke negara-negara yang tengah dilanda konflik, seperti Irak dan Libya.
Laporan di lapangan menunjukkan adanya pergeseran tren yang signifikan. Jika sebelumnya pengiriman ilegal berpusat pada negara-negara stabil, kini negara dengan risiko keamanan tinggi menjadi tujuan utama para pelaku.
Kurangnya pengawasan ketat di negara tujuan dan tingginya permintaan tenaga kerja domestik menjadi celah yang dimanfaatkan sindikat.
Para calon PMI sering kali diiming-imingi gaji besar dan proses keberangkatan instan, tanpa menyadari bahwa mereka akan ditempatkan di wilayah yang tidak memiliki perlindungan hukum bagi warga asing, bahkan terancam bahaya fisik akibat konflik bersenjata.
Dugaan perbudakan modern dan pelanggaran HAM kerap terjadi menimpa para pejuang tangguh tersebut ketika berada di tempat agency juga di rumah majikan semakin mengkhawatirkan.
Kondisi para PMI di negara-negara tersebut sangat memprihatinkan. Aktivis kemanusiaan dan berbagai lembaga pemerhati migran mengungkapkan temuan mengerikan mengenai nasib para pahlawan devisa ini:
-Perbudakan Modern: Jam kerja yang tidak manusiawi, penyitaan paspor, hingga larangan berkomunikasi dengan keluarga.
-Kekerasan Fisik dan Mental: Banyak PMI yang dilaporkan mengalami penganiayaan tanpa adanya akses ke bantuan hukum atau perlindungan konsuler.
-Eksploitasi Tanpa Upah: Serangkaian kasus menunjukkan PMI tidak dibayar selama berbulan-bulan, terjebak dalam lingkaran utang pemberangkatan.
-Desakan Untuk Pemerintah: Jangan Tunggu Korban Berjatuhan
Para aktivis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) kini bersuara keras menuntut keseriusan Pemerintah Indonesia. Mereka menilai pengawasan di pintu-pintu keberangkatan internasional masih lemah dan penindakan terhadap otak sindikat TPPO belum menyentuh akar permasalahan.
”Kami meminta pemerintah tidak hanya melakukan tindakan reaktif saat kasus sudah viral. Ini menyangkut nyawa manusia. Mengirim orang ke negara konflik sama saja dengan mengirim mereka ke ‘lubang buaya’. Ini adalah bentuk perbudakan modern yang nyata di depan mata kita,” ujar salah satu perwakilan aktivis pemerhati migran.
Kini, bola panas ada di tangan otoritas terkait untuk segera memperketat regulasi, melakukan moratorium yang tegas, serta menindak tanpa pandang bulu para oknum yang bermain dalam bisnis gelap pengiriman manusia ini.
