Dpnews Indonesia || Kepala Koordinator Wilayah SPPG Cianjur, Sirojudin, menegaskan bahwa pihaknya mengambil langkah tegas untuk memastikan seluruh layanan pemenuhan gizi berjalan sesuai standar kesehatan dan keselamatan. Langkah ini diambil untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat layanan yang tidak memenuhi standar.
“Kami telah menekankan pentingnya perizinan, kelayakan, dan kelengkapan sertifikat. Kami akan mendata SPPG yang belum memenuhi persyaratan, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” ujar Sirojudin dalam sebuah pernyataan resmi.
Ia menambahkan bahwa Deputi Tawas akan mengeluarkan surat peringatan bagi SPPG yang belum mendaftar. Bagi SPPG yang tidak memenuhi standar, sanksi tegas akan diberikan.
“Jika tidak ditindaklanjuti, BGN akan menyuspend SPPG yang belum memiliki SLHS. Kami tidak akan kompromi dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat,” tegas Sirojudin.
Sirojudin menjelaskan bahwa sejumlah SPPG masih belum memenuhi standar wajib. Beberapa di antaranya belum memiliki SLHS, belum menyediakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta masih kekurangan tenaga ahli seperti ahli gizi dan chef bersertifikat. Hal ini menjadi perhatian serius BGN untuk segera ditindaklanjuti.
Saat ini, BGN telah menyuspend tiga dapur yang tidak memenuhi standar. Sementara itu, petugas baru saja melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap tiga dapur lainnya dan masih menunggu keputusan lanjutan. “Kami akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan SPPG memenuhi standar yang ditetapkan,” kata Sirojudin.
BGN juga memberikan perhatian khusus terhadap SPPG yang pernah mengalami kejadian luar biasa (KLB). Pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap dapur-dapur tersebut guna mencegah kejadian serupa terulang. “Kami tidak ingin kejadian KLB terulang kembali, sehingga kami akan melakukan pengawasan lebih ketat,” tegas Sirojudin.
Dengan langkah-langkah yang diambil, BGN Cianjur berharap dapat meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya di Kabupaten Cianjur. “Kami berkomitmen untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan SPPG,” tutup Sirojudin.
