Scroll untuk baca artikel
BeritaEkonomi

Menkeu Purbaya Perketat Komunikasi Kebijakan Pajak Pasca Polemik

218
×

Menkeu Purbaya Perketat Komunikasi Kebijakan Pajak Pasca Polemik

Sebarkan artikel ini

Dpnews Indonesia || Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk memusatkan dan memperketat penyampaian informasi serta kebijakan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Langkah ini diambil menyusul polemik yang sempat meresahkan masyarakat dan pelaku usaha belakangan ini.

Dalam pernyataannya pada Senin (11/5/2026), Purbaya menyatakan bahwa ke depan, langkah-langkah baru di bidang pajak hanya akan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, bukan oleh Dirjen Pajak. “Langkah-langkah baru pajak hanya diomongkan oleh Menteri Keuangan, bukan Dirjen Pajak lagi ke depannya,” ujarnya.

Baca juga :  Menkeu Purbaya Sampaikan Pidato di Rapat Paripurna DPR, DPR Sahkan Revisi UU P2SK

Menkeu juga menegur DJP atas sejumlah pengumuman yang dinilai kerap menimbulkan keresahan publik, seperti wacana pajak jalan tol dan isu terkait tax amnesty. Pemerintah menegaskan tidak akan melanjutkan program tax amnesty baru selama masa jabatannya dan memilih fokus pada penegakan aturan serta kepastian hukum bagi wajib pajak.

Baca juga :  Menjaga dan Antisipasi Situasi Desa Binaan Polsek Maja Lakukan Silahturahmi dan Sambang Desa

Selain memusatkan komunikasi, Kementerian Keuangan juga akan memperketat proses publikasi informasi di laman resmi DJP, yang harus melalui pemeriksaan lebih ketat oleh Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF).

Purbaya menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga iklim usaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum, serta menghindari kesimpangsiuran informasi di masyarakat. Pemerintah menyatakan tetap berkomitmen memperkuat penerimaan pajak tanpa mengganggu dunia usaha.

Baca juga :  Pimpin KTT World Water Forum, Panglima TNI Sambut Kedatangan Presiden Jokowi Di Bali
Facebook Comments Box
error: Content is protected !!