Dpnews Indonesia || Jakarta – Nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga mendekati Rp 17.700 per dolar AS menjadi sorotan utama dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Bank Indonesia (BI), Senin (18/5/2026). Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dan anggota lainnya secara langsung mempertanyakan strategi BI dalam menjaga stabilitas mata uang nasional.
Dalam diskusi tersebut, Misbakhun menekankan perlunya langkah konkret dan lebih agresif dari BI untuk mengembalikan rupiah ke level yang lebih kuat. Ia menyampaikan bahwa rupiah saat ini dianggap undervalued dan meminta otoritas moneter segera melakukan stabilisasi melalui intervensi pasar serta koordinasi kebijakan yang lebih baik dengan pemerintah.
Debat memanas ketika pembicaraan menyinggung definisi “rupiah stabil”. Misbakhun membandingkan situasi saat ini dengan era Presiden BJ Habibie pasca-krisis moneter 1998. Pada masa itu, rupiah sempat jatuh ke level terlemah sekitar Rp16.000–Rp17.000 per dolar AS, namun berhasil diperkuat signifikan hingga menyentuh kisaran Rp6.500 per dolar AS dalam waktu relatif singkat di bawah kepemimpinan Habibie.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa pelemahan rupiah dipengaruhi faktor global seperti kenaikan harga minyak dan tekanan pasar emerging. BI telah melakukan intervensi di pasar spot, DNDF, serta langkah-langkah moneter lainnya untuk meredam volatilitas. Namun, kritik tetap muncul, termasuk saran dari anggota Komisi XI agar gubernur mempertimbangkan mundur jika tidak mampu mengatasi persoalan ini.
Misbakhun menegaskan bahwa Komisi XI memberikan ruang bagi BI untuk segera menunjukkan hasil konkret, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga daya beli masyarakat di tengah risiko imported inflation. Hingga berita ini ditulis, rupiah masih bergerak di level lemah meski BI terus memantau perkembangan pasar.
Perkembangan ini menjadi ujian bagi koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di tengah tantangan ekonomi global yang kompleks.
