Dpnews Indonesia || Bekasi – Sebuah video yang memperlihatkan dugaan intimidasi terhadap seorang warga saat melakukan peliputan di kawasan proyek Wisata Air Kalimalang viral di media sosial. Dalam video yang beredar melalui kanal Gean Kelana, terlihat seorang pria mendatangi dan mengusir Gean Kelana ketika sedang mengambil gambar di area proyek.
Dalam rekaman tersebut, pria yang belum diketahui identitasnya itu terdengar melontarkan kata-kata bernada ancaman. Gean Kelana mengaku mendapat intimidasi berupa ancaman pembakaran kendaraan hingga ancaman terhadap keselamatan dirinya.
Menurut keterangan yang disampaikan melalui kanal tersebut, Gean mengaku sempat menerima ucapan, “gua matiin ama gua bakar lu,” saat berada di lokasi proyek. Ia juga menyebut kejadian serupa bukan pertama kali dialaminya.
“Sudah empat kali saya mengalami intimidasi ketika melakukan peliputan di kawasan proyek Wisata Air Kalimalang,” ungkapnya.
Gean menambahkan, beberapa rekan yang pernah datang ke lokasi untuk melakukan dokumentasi maupun pemantauan juga dikabarkan mengalami perlakuan serupa.
Peristiwa ini kemudian memicu perhatian publik, terutama terkait keterbukaan informasi dan hak masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan yang menggunakan ruang publik maupun berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
Secara hukum, partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam proses pembangunan nasional dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Keterlibatan publik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Prinsip tersebut juga sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi serta melakukan kontrol sosial terhadap berbagai program dan proyek pembangunan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola proyek Wisata Air Kalimalang maupun pihak terkait mengenai dugaan intimidasi yang terekam dalam video tersebut. Masyarakat berharap seluruh pihak dapat menghormati hak warga untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pengawasan secara damai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut kebebasan masyarakat dalam melakukan pemantauan terhadap proyek pembangunan yang berada di ruang publik, sekaligus pentingnya menjamin keamanan setiap warga yang menjalankan fungsi kontrol sosial demi terciptanya pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.
