Dpnews Indonesia || Cianjur – Aliansi Pemuda Pergerakan Cianjur (APPC) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Selasa (2/6/2026), untuk mempertanyakan transparansi pencairan dana reses anggota dewan pada Tahun Anggaran 2025. Massa menilai ada kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban salah satu anggota DPRD dari Fraksi PAN berinisial EPS.
Dalam orasinya, Ketua APPC Galih Widyaswara menyoroti dugaan EPS tidak menjalankan kewajiban reses selama empat periode berturut-turut. Padahal, anggaran reses tetap dicairkan oleh Sekretariat DPRD. “Pertanyaannya sederhana. Ketika kewajiban reses tidak dilaksanakan, atas dasar apa anggota DPRD tersebut bisa mencairkan dananya?” tegas Galih di depan gerbang DPRD.
APPC menduga laporan reses yang diajukan EPS tidak sesuai fakta. Salah satu bukti yang disorot adalah foto kegiatan yang dilampirkan dalam laporan. Menurut Galih, EPS merupakan anggota DPRD dari Dapil 6, namun foto yang digunakan diduga kuat diambil di wilayah Dapil 1.
“Lucunya, dia anggota DPRD Dapil 6, tapi fotonya di Dapil 1. Jadi korelasinya di mana sampai Setwan DPRD mencairkan dana resesnya?” kata Galih. Ia menilai kejanggalan itu menunjukkan lemahnya verifikasi administrasi di internal DPRD.
Dana reses merupakan anggaran yang diberikan kepada anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Jika reses tidak dilaksanakan, maka pencairannya dinilai menyalahi aturan dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
Menanggapi aksi tersebut, DPRD Cianjur menerima audiensi APPC. Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Andri Surya Dinata, mengatakan pihaknya belum bisa mengambil sikap karena belum membaca laporan resmi dari APPC. “Saya belum baca laporan resminya,” ujarnya.
Andri Suryadinata dari fraksi partai Gerindra menjelaskan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu letak kesalahan yang dituduhkan kepada EPS. Klarifikasi dan pendalaman data diperlukan agar tidak menimbulkan fitnah terhadap anggota dewan yang bersangkutan. “Intinya, semuanya berawal dari laporan APPC secara resmi ke Setwan, yang nanti akan kami pelajari,” pungkasnya.
APPC menegaskan tidak akan berhenti sampai ada kejelasan. Galih menyatakan pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar jika DPRD tidak segera menindaklanjuti temuan tersebut. “Ini soal integritas wakil rakyat dan uang rakyat. Harus diusut tuntas,” katanya.
Kasus dugaan pencairan dana reses tanpa pelaksanaan kegiatan ini menjadi sorotan publik Cianjur. Masyarakat menanti langkah konkret DPRD dan Setwan untuk membuka data laporan reses serta memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran pada periode sebelumnya.
