Dpnews Indonesia || Jakarta – Sejumlah investor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendatangi kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6/2026). Mereka menuntut kejelasan mengenai kelanjutan operasional dapur yang telah dibangun dengan investasi miliaran rupiah, menyusul kebijakan penghentian sementara penambahan dapur baru.
Aksi tersebut terjadi di tengah evaluasi besar-besaran program MBG oleh kepemimpinan baru BGN. Para investor mengaku telah menjalin kerja sama dan menggelontorkan dana talangan, salah satunya senilai Rp218,25 miliar, untuk pembangunan dapur di berbagai wilayah, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Namun, hingga kini banyak dapur belum kunjung beroperasi.
Menurut pernyataan para investor, keputusan BGN menghentikan sementara pembangunan dapur baru bertujuan untuk efisiensi anggaran, perbaikan tata kelola, dan pemerataan manfaat program. Kebijakan ini diambil pasca-munculnya berbagai isu, termasuk dugaan korupsi dan praktik jual beli titik dapur di kalangan oknum.
Sampai berita ini diturunkan, BGN belum memberikan respons resmi atas tuntutan investor tersebut. Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan bahwa moratorium bertujuan memperbaiki program agar lebih tepat sasaran, terutama prioritas pada ibu hamil, menyusui, balita, serta wilayah 3T, tanpa membebani APBN secara berlebihan.
Program MBG sendiri terus berjalan untuk ribuan dapur existing, meski BGN sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan penyaluran dana. Para investor berharap pemerintah segera memberikan kepastian hukum dan jadwal operasional agar investasi mereka tidak sia-sia.
