Dpnews Indonesia || Cianjur – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cianjur menggelar rapat koordinasi bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cianjur di Kantor KPH Cianjur pada Rabu (17/06). Kegiatan ini merupakan upaya Perhutani dalam memperkuat tata kelola kawasan hutan melalui peningkatan kepastian administrasi dan sinkronisasi regulasi guna mendukung pengelolaan hutan yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Hans Rio Napitupulu beserta jajaran yang disambut langsung oleh Administratur Perhutani KPH Cianjur, Ade Sugiharto, didampingi jajaran manajemen.
Melalui koordinasi ini, Perhutani berupaya memastikan seluruh proses pengelolaan kawasan hutan, perlindungan aset perusahaan, serta pelaksanaan kemitraan kehutanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan didukung kepastian hukum yang kuat.
Administratur Perhutani KPH Cianjur, Ade Sugiharto, menyampaikan bahwa dinamika regulasi kehutanan yang terus berkembang memerlukan pemahaman dan keselarasan hukum agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan efektif serta sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Koordinasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kepastian administrasi dan sinkronisasi regulasi dalam pengelolaan kawasan hutan. Perhutani berkomitmen memastikan setiap kebijakan dan kegiatan operasional dilaksanakan sesuai koridor hukum yang berlaku sehingga pengelolaan hutan dapat berjalan optimal, akuntabel, dan berkelanjutan,” jelas Ade.
Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi DATUN) Kejari Kabupaten Cianjur, Hans Rio Napitupulu, menyampaikan dukungannya terhadap upaya Perhutani dalam memperkuat tata kelola kawasan hutan melalui peningkatan tertib administrasi dan kepastian hukum.
Kejari Cianjur siap memberikan pendampingan hukum sesuai kewenangan guna mendukung pengelolaan kawasan hutan yang tertib, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.
