Dpnews Indonesia || Cianjur – Amarah kader PAN Dapil 6 makin meledak. Kasus dugaan reses fiktif yang menyeret nama Hendang Purnamasari, Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Fraksi PAN, belum juga tuntas meski Badan Kehormatan DPRD sudah mengetok palu “tidak terbukti”. Justru setelah keputusan itu keluar, tumpukan bukti, bantahan, dan logika yang janggal malah makin menggunung.
Semuanya berawal dari surat resmi bernomor 002/DPC/PAN/LS/V/2026 yang dilayangkan Aliansi DPC PAN se-Dapil 6 pada 25 Mei 2026. Dalam mosi tidak percaya itu, mereka menuding keras: di Hendang sama sekali tidak pernah turun ke dapilnya selama menjabat. Delapan kecamatan yang jadi tanggung jawabnya, mulai dari Tanggeung, Cibinong, Sindangbarang, Naringgul, Agrabinta, Leles, Cikadu, hingga Cidaun, disebut kosong dari aktivitas reses sang wakil rakyat.
Ketua Aliansi DPC PAN se-Dapil 6 tidak menutupi kekecewaannya saat dihubungi. “Faktanya jelas. Tidak ada satu pun koordinasi dengan kami untuk reses di Dapil 6. Yang ada malah kegiatan disebut reses tapi digelar di Dapil 1. Itu bukan wilayah tanggung jawabnya,” ujarnya dengan nada tinggi. Bagi mereka, ini bukan soal administrasi, tapi soal pengkhianatan mandat konstituen.
Kemarahan itu berlanjut ke ranah etika. Setelah publik gaduh dengan beredarnya foto-foto yang dinilai tidak pantas, Hendang kembali membuat gaduh pada 24 Juni 2026 lewat unggahan dengan gaya berpakaian yang disorot kader. Seorang kader senior menyebutnya sebagai bentuk tidak tahu malu. “Sudah ada catatan buruk beredar, tapi masih berani tampil seperti itu. Ini jelas menabrak kode etik dan wibawa anggota dewan,” tegasnya.
Di tengah tekanan, respons dari internal partai justru terbelah. DPC PAN Agrabinta lewat surat 011/DPC-PAN/AGRB/V/2026 pada 30 Mei 2026 menyatakan dugaan reses fiktif belum terbukti secara fakta. Sementara MPPD DPD PAN Cianjur lewat surat 001/MPP-PAN/VI/2026 pada 17 Juni 2026 mendesak klarifikasi dan evaluasi kinerja. Menariknya, satu anggota MPPD menolak tanda tangan karena disebut punya kedekatan khusus dengan Hendang.
Puncaknya, BK DPRD Cianjur buka suara. Ketuanya, Andri Suryadinata, mengumumkan hasil pemeriksaan lewat TikTok. Laporan diterima 2 Juni 2026, tapi pemeriksaan baru jalan 25 Juni 2026 karena bentrok dengan jadwal LPJ reses. Hasilnya: “Tidak terbukti”. Menurut BK, Hendang sudah reses sesuai aturan dan wilayah. Soal foto yang viral, BK berdalih itu cuma “persiapan”, bukan kegiatan reses resmi.
Pernyataan “persiapan” itulah yang langsung dibongkar habis oleh kader internal. Logikanya dipatahkan satu per satu. “Kegiatan disebut persiapan tapi digelar hari Jumat, padahal batas akhir reses hari Senin. Masa iya H-1 baru ‘persiapan’? Itu sudah eksekusi,” sentak seorang kader senior yang minta identitasnya dirahasiakan.
Kejanggalan lain disebut makin telanjang. “Kalau cuma persiapan, ngapain pasang spanduk resmi dan kumpulkan warga? Apalagi lokasinya Dapil 1. Reses punya SOP jelas: wajib di dapil masing-masing. Tidak ada urusan reses Dapil 6 digelar di dapil orang,” tambahnya.
Bagi Aliansi DPC PAN se-Dapil 6, keputusan BK terasa seperti menutup mata. Mereka menilai ada banyak dokumen dan kesaksian yang diabaikan. “Kami tidak bisa diam. Akan kumpulkan seluruh Ketua DPC untuk menentukan sikap tegas,” kata Ketua Aliansi, mengisyaratkan langkah politik lanjutan.
Sampai berita ini diturunkan, BK DPRD dan pihak Hendang belum memberikan klarifikasi tambahan terkait sorotan etika dan keraguan atas “persiapan” yang digelar mepet deadline itu. Redaksi juga belum mendapat konfirmasi resmi lanjutan.
Dengan keputusan BK yang sudah final di internal DPRD, bola panas kini bergulir ke DPP PAN dan publik Dapil 6. Apakah kasus ini akan berhenti di meja BK, atau justru menjadi awal perlawanan kader bawah yang merasa dikhianati? Semua mata kini tertuju ke langkah Aliansi Dapil 6 selanjutnya.
