Dpnews Indonesia || Pasuruan – Praktik pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke negara rawan konflik diduga masih terjadi. Lemahnya pengawasan dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat daerah menjadi perhatian serius.
Kasus terbaru dialami Juhariyah (27), PMI asal Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Perempuan kelahiran 1999 itu mengaku terjebak di Kota Erbil, Irak, setelah sebelumnya dijanjikan pekerjaan di Turki.
Kepada awak media, Juhariyah menuturkan keberangkatannya sekitar dua minggu lalu. Ia awalnya ditawari pekerjaan di Turki dengan iming-iming gaji besar. Namun, setelah tiba di negara tersebut, dirinya justru dipindahtangankan dan dikirim ke Erbil, Irak.
Tanpa pengalaman bekerja di luar negeri serta keterbatasan kemampuan berbahasa, Juhariyah mengaku beberapa kali dipindahkan ke majikan berbeda. Ia juga mengaku mengalami kekerasan secara fisik dan verbal dari pihak majikan maupun agensi setempat.
Karena tidak tahan dengan perlakuan tersebut, Juhariyah akhirnya melarikan diri dari rumah majikan. Hingga Sabtu (19/9/2026), ia mengaku masih berada di jalanan Kota Erbil tanpa tempat perlindungan dan belum memperoleh bantuan medis maupun kebutuhan logistik.
Kasus Juhariyah menambah daftar persoalan PMI yang diduga mengalami masalah di wilayah Irak. Kondisi tersebut diharapkan segera mendapat perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan perwakilan RI di wilayah Kurdistan.
Sementara itu, Posko Dpnews Indonesia yang terintegrasi dengan Sekretariat Bersama (Sekber) TPPO RI menyatakan terus melakukan penelusuran serta berupaya menghubungi pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas proses keberangkatan Juhariyah secara nonprosedural.
Langkah penyelamatan dan perlindungan terhadap Juhariyah diharapkan dapat segera dilakukan, sekaligus memastikan proses hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat apabila ditemukan unsur pelanggaran.
