Dpnews Indonesia || Majalengka – Peluncuran Sistem Layanan Terpadu Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka (SI-LENTERA) menuai sorotan. Kritik tersebut mencakup urgensi pembangunan aplikasi, transparansi anggaran, hingga efektivitas pemanfaatannya dalam meningkatkan pelayanan publik.
Menanggapi polemik tersebut, Direktur Lembaga Kajian Publik Majalengka (LKPM), Dede Sunarya, menegaskan bahwa pihaknya mendukung inovasi dan transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Namun, menurutnya, inovasi tidak boleh sebatas peluncuran aplikasi dan seremoni formalitas tanpa manfaat nyata.
“Jangan sampai kita terjebak pada kebanggaan memiliki aplikasi digital, tetapi tidak mampu membuktikan manfaatnya. Inovasi itu harus menjawab kebutuhan, menyelesaikan persoalan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” tegas Dede yang akrab disapa Desun.
Ia menilai kritik Ketua Badan Kehormatan DPRD Majalengka, Deny Lukmanul Hakim, seharusnya menjadi momentum evaluasi sekaligus kesempatan bagi Sekretariat DPRD untuk membuka informasi secara transparan kepada publik.
Menurut LKPM, terdapat empat aspek utama yang perlu dijelaskan oleh Sekretariat DPRD.
Pertama, transparansi anggaran, meliputi total biaya pembangunan SI-LENTERA, proses perencanaan dan pengadaan, serta kesesuaian penggunaan anggaran dengan ketentuan yang berlaku.
Kedua, urgensi dan kajian kebutuhan. Pembangunan sistem tersebut harus memiliki dasar kebutuhan riil kelembagaan maupun masyarakat, bukan sekadar mengikuti tren digitalisasi pemerintahan.
Ketiga, efektivitas dan keamanan sistem. Aplikasi harus mampu mempercepat pelayanan, mempermudah akses informasi publik, serta menjamin keamanan dokumen dan data yang dikelola.
Keempat, indikator keberhasilan. Sekretariat DPRD perlu menetapkan ukuran kinerja yang jelas, mulai dari efisiensi anggaran, kecepatan pelayanan, tingkat penggunaan aplikasi, hingga kepuasan masyarakat.
Selain itu, Desun turut menyoroti ketidakhadiran sejumlah unsur pimpinan dan anggota DPRD dalam acara peluncuran SI-LENTERA. Meski tidak dapat langsung dimaknai sebagai bentuk penolakan, kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi terkait komunikasi, koordinasi, dan pelibatan internal lembaga.
“Jangan sampai inovasi yang membawa nama lembaga justru tidak dikomunikasikan secara optimal kepada unsur-unsur di dalam lembaga itu sendiri,” ujarnya.
Desun menegaskan, LKPM tidak bermaksud menghambat inovasi pemerintah. Sebaliknya, pihaknya mendorong agar setiap program memiliki perencanaan yang matang, penggunaan anggaran yang transparan, serta hasil yang dapat diukur.
“Uang yang digunakan adalah uang publik. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui berapa anggaran yang dikeluarkan, apa yang dibangun, siapa yang mengerjakan, dan apa manfaat yang dihasilkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan SI-LENTERA tidak seharusnya diukur dari kemegahan acara peluncuran, melainkan dari manfaat nyata bagi peningkatan tata kelola DPRD dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai SI-LENTERA hanya terang saat diluncurkan, tetapi redup dalam implementasi. Publik tidak membutuhkan sekadar aplikasi, publik membutuhkan transparansi dan pelayanan yang benar-benar bekerja,” pungkasnya.
