Dpnews Indonesia || Cianjur – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur memastikan pengajuan keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Digital Serentak 2026 tidak secara otomatis menghentikan tahapan administrasi penetapan dan pengangkatan kepala desa terpilih.
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Cianjur, Dendi Rinaldi, mengatakan calon kepala desa atau pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keberatan melalui mekanisme resmi, termasuk menempuh jalur hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang memenuhi unsur hukum.
“Kalau memang ada pihak yang merasa keberatan atau menemukan dugaan kecurangan, lebih baik menempuh jalur yang sudah disediakan,” kata Dendi saat diwawancarai di Cianjur, Minggu malam (8/11/2026).
Ia menjelaskan, keberatan terhadap hasil pemilihan harus disampaikan paling lambat tiga hari setelah pelaksanaan pleno. Karena itu, pihak yang merasa dirugikan diminta memperhatikan batas waktu tersebut agar pengaduannya dapat diproses sesuai ketentuan.
Menurut Dendi, tahapan administrasi pemerintahan tetap berjalan meskipun terdapat gugatan melalui jalur hukum. Namun, pemerintah daerah akan mengikuti putusan pengadilan apabila nantinya terdapat keputusan hukum terkait hasil pemilihan.
“Kalau nanti ada keputusan pengadilan, kita akan mengikuti apa yang diputuskan oleh pengadilan,” ujarnya.
Terkait tahapan selanjutnya, panitia Pilkades akan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya, BPD memiliki waktu maksimal satu minggu untuk meneruskan laporan kepada bupati melalui camat sekaligus mengajukan permohonan penerbitan keputusan pengangkatan kepala desa.
Setelah laporan diterima, penerbitan keputusan bupati tentang pengangkatan kepala desa terpilih ditargetkan selesai paling lambat satu bulan. Sementara pelantikan dijadwalkan maksimal satu bulan setelah keputusan pengangkatan diterbitkan.
DPMD Cianjur menargetkan seluruh proses administrasi hingga pelantikan kepala desa hasil Pilkades Serentak 2026 dapat diselesaikan sebelum pergantian tahun.
“Kita rencanakan memang tidak melewati tahun 2026,” tegasnya.
Dendi juga menjelaskan, apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian penghitungan suara, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan Pilkades. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan mencocokkan daftar hadir pemilih, data suara dalam perangkat tablet, serta hasil rekapitulasi penghitungan suara.
DPMD berharap seluruh pihak dapat menghormati hasil pemilihan dan menggunakan jalur resmi apabila menemukan persoalan. Para calon kepala desa dan pihak terkait juga diimbau menjaga kondusivitas serta mengedepankan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
