Dpnews Indonesia || Jakarta – Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI disebut telah mencapai kesepakatan informal untuk menggunakan hak menyatakan pendapat terkait status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wacana ini menguat menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran.
Pembahasan lintas fraksi berlangsung secara informal selama masa reses. Beberapa tokoh partai, termasuk dari PDIP, Golkar, dan PKS, menilai instrumen ini paling relevan dibandingkan hak angket atau interpelasi. Mereka berpandangan putusan MA dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya sudah memberikan dasar hukum yang cukup kuat.
Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu kewenangan konstitusional DPR. Instrumen ini dapat digunakan apabila terdapat dugaan Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Syarat awal pengajuan relatif ringan, yakni minimal 25 anggota dari lebih dari satu fraksi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya memastikan pembahasan resmi baru akan dilakukan setelah masa sidang dibuka. Sementara itu, sejumlah anggota DPR dari fraksi oposisi dan koalisi telah menyatakan kesiapan mendukung langkah tersebut.
Proses selanjutnya masih bergantung pada kesepakatan formal di rapat paripurna. Jika usulan disetujui dengan kuorum yang dipersyaratkan, DPR akan menyampaikan pendapatnya ke MK untuk diuji sebelum dibawa ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Polemik ini berpotensi memengaruhi stabilitas politik nasional. Publik menanti sikap resmi DPR setelah masa sidang dimulai.
