Dpnews Indonesia || Bandung – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak serta-merta menutup polemik persyaratan pendidikannya. Sejumlah pegiat pendidikan dan mahasiswa mendesak agar pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA miliknya yang dinilai cacat prosedur diproses secara pidana.
Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026). Keputusan itu diambil setelah Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan keabsahan suket tersebut pada 30 Oktober 2026. Dokumen bernomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019 itu sebelumnya menjadi dasar persyaratan pendidikannya saat pencalonan wakil presiden.
Ketua Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I) Jawa Barat Iwan Hermawan menyatakan, mundurnya Gibran tidak boleh mengakhiri tanggung jawab hukum terkait penerbitan dokumen itu. Ia mendesak pemeriksaan terhadap pejabat dan pihak lain yang terlibat, termasuk Sutanto yang saat itu menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah serta menandatangani suket tersebut.
“Persoalan suket ini harus ditindaklanjuti. Karena dokumen itulah yang mengesahkan pencalonannya. Kini dokumen itu dibatalkan MA,” ujar Iwan, Jumat (13/11/2026).
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Bandung Bertrand Orinbao meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh pihak yang terlibat, termasuk kementerian terkait. Ia juga mendesak Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu memberikan penjelasan soal mekanisme verifikasi dokumen persyaratan calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Publik menilai, upaya hukum pidana diperlukan agar polemik ini tidak hanya berakhir pada pengunduran diri, melainkan juga menegakkan akuntabilitas penerbitan dokumen resmi negara.
