Dpnews Indonesia || Jakarta – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga berperan sebagai end user atau penerima akhir hasil penyadapan ilegal. Temuan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Suyudi, Listyo Sigit yang menjabat Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada eks Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Ahrie Sonta. Ia juga disebut menerima hasil akhir penyadapan tersebut.
“Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi.
Peran tersebut, kata dia, dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Selain Listyo Sigit, tiga perwira tinggi lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Irjen Slamet Uliandi (eks Kadiv TIK Polri), Irjen Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta.
Suyudi menjelaskan, Slamet Uliandi diduga berperan sebagai dewan penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan harian serta analisis hasil sadapan kepada Listyo Sigit. Sementara Eko Hadi dan Ahrie Sonta diduga menerima serta meneruskan perintah penyadapan tanpa prosedur resmi.
Kasus ini diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dan melibatkan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, lingkar istana, pejabat negara, tokoh politik, serta sejumlah pihak lainnya. Penyidikan masih terus dilakukan oleh Bareskrim Polri.
