Dpnews Indonesia || Jakarta – Divisi Propam Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terkait kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto pada pekan depan.
Kepastian tersebut disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. “Tadi saat bersama Pak Menko Polkam, Pak Kadiv Humas sudah menyampaikan untuk Bapak LSP akan dilaksanakan pada pekan depan,” ujarnya Selasa (17/11/2026) malam.
Mekanisme susunan majelis diatur dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, khususnya Pasal 42. Pasal itu mengatur susunan organisasi KKEP terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota. Ketua serta wakil ketua merangkap sebagai anggota.
Keanggotaan KKEP disyaratkan berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar. Dengan pangkat Listyo Sigit sebagai jenderal bintang empat, majelis bisa dipimpin perwira tinggi berpangkat jenderal atau minimal inspektur jenderal.
Polri belum mengumumkan tanggal pasti maupun nama-nama anggota majelis. Detail itu akan disampaikan kemudian sesuai ketentuan Perpol. Sementara itu, dua tersangka lain, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Sidang etik ini menjadi bagian dari penanganan kasus yang juga melibatkan proses pidana. Polri menegaskan tidak ada perlakuan istimewa bagi siapa pun, termasuk mantan pejabat tinggi.











