Scroll untuk baca artikel
BeritaHukum dan Kriminal

KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke BPK RI dalam Kasus Korupsi Bupati Pemalang Nonaktif

119
×

KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke BPK RI dalam Kasus Korupsi Bupati Pemalang Nonaktif

Sebarkan artikel ini

Dpnews Indonesia || Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya aliran uang ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kasus yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro. Dugaan ini muncul dari temuan komunikasi antara Anom dengan pihak BPK Perwakilan Jawa Tengah terkait pengaturan hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pengondisian audit yang melibatkan pihak-pihak terkait. “Ada dugaan ke sana (aliran uang ke BPK RI). Jadi ini masih ditelusuri ya soal ada dugaan pengondisian yang dilakukan oleh para pihak,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Baca juga :  Bawaslu Kabupaten Bekasi Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pilkada 2024

Sebagai bagian dari pengembangan perkara, penyidik telah memeriksa mantan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah. KPK juga mencermati pola yang mirip dengan kasus pengaturan audit di Kabupaten Muara Enim dan Klaten, di mana diduga terjadi dropping temuan audit.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka sejak Operasi Tangkap Tangan (OTT) Juli 2026. Mereka adalah Anom Widiyantoro (Bupati Pemalang nonaktif), Mohamad Haris alias Gus Haris (orang kepercayaan bupati), Lilik Budi Suprianto (pihak swasta), dan Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (staf administrasi KPK).

Anom diduga melakukan pemerasan melalui Gus Haris terhadap sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta. Total dana yang dikumpulkan mencapai sekitar Rp1,98 miliar. Sebagian di antaranya diduga digunakan untuk kepentingan tertentu, termasuk terkait pengurusan perkara.

Penyidikan masih berlangsung. KPK terus mengumpulkan bukti untuk memastikan ada tidaknya aliran dana ke tingkat pusat BPK serta mendalami keterkaitan pihak-pihak yang diduga terlibat.

Baca juga :  Wujud Kepedulian Polri, Polres Purwakarta Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis Untuk Petugas Sorlip Surat Suara
Facebook Comments Box
error: Content is protected !!