Dpnews Indonesia || Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis (19/11/2026). Aturan ini tidak hanya menyasar pelaku korupsi, tetapi juga sejumlah kejahatan lain yang dinilai merugikan masyarakat secara luas.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa cakupan undang-undang tersebut mencakup tindak pidana yang sangat merugikan rakyat. Ia mencontohkan penipuan investasi bodong, penipuan travel umrah, hingga bandar judi online yang asetnya dapat dirampas negara.
Berdasarkan Pasal 4 undang-undang tersebut, perampasan aset dilakukan terhadap tindak pidana korupsi sebagai fokus utama. Selain itu, aturan yang sama juga berlaku untuk:
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme
- Tindak pidana penyelundupan manusia
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya
- Tindak pidana perdagangan orang
- Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas
Kategori terakhir inilah yang membuka ruang penindakan terhadap berbagai modus penipuan modern, termasuk investasi ilegal dan judi online. Perampasan aset dapat dilakukan baik berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku, dengan tetap menjaga prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia.
Pengesahan undang-undang ini diharapkan memperkuat upaya negara memulihkan kerugian masyarakat sekaligus mencegah pelaku kejahatan menikmati hasil tindak pidana.











