Dpnews Indonesia || Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset resmi mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pengaduan itu dilayangkan atas dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan hingga pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Kamis (19/11/2026).
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menyatakan laporan tersebut merupakan tindak lanjut somasi yang sebelumnya disampaikan pada 16 November 2026. Menurutnya, DPR dinilai mengabaikan prinsip partisipasi bermakna karena draf RUU tidak disebarluaskan kepada publik hingga undang-undang tersebut disahkan.
“Sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website milik DPR. Sampai detik ini, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini,” ujar Ibrahim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pengaduan telah diterima sekretariat MKD dan memperoleh nomor registrasi. Koalisi berharap MKD segera menindaklanjuti laporan tersebut serta menjatuhkan sanksi jika dugaan pelanggaran terbukti.
Sementara itu, DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Puan Maharani pada hari yang sama. Puan menegaskan pengesahan dilakukan setelah proses panjang selama sekitar 18 tahun dan bukan karena desakan pihak mana pun. Ia menyebut pembahasan telah melibatkan sejumlah rapat dengar pendapat serta kunjungan kerja ke berbagai daerah.











