Dpnews Indonesia || Banda Aceh – Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) mendesak agar proses seleksi calon wakil presiden berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik politik transaksional. Pernyataan itu disampaikan di tengah proses pengisian jabatan wakil presiden yang sedang berjalan.
Dosen Fakultas Hukum Unmuha, Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H., menilai seleksi calon wakil presiden harus mengutamakan integritas, kapasitas, dan komitmen terhadap kepentingan nasional. Menurutnya, proses yang dilandasi tawar-menawar politik berpotensi melemahkan legitimasi pemerintahan dan menggerus kepercayaan publik.
“Seleksi calon wakil presiden seharusnya tidak menjadi arena transaksi kepentingan. Figur yang diusulkan harus memiliki rekam jejak bersih, kompetensi yang jelas, serta kemampuan bekerja sama dalam kerangka konstitusi,” ujar Heikal dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11/2026).
Heikal menekankan bahwa mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memberikan ruang untuk memilih figur terbaik. Namun, ruang tersebut hanya akan bermakna jika diisi dengan pertimbangan objektif, bukan sekadar kompromi politik jangka pendek.
Ia juga mengingatkan pentingnya partisipasi publik dan pengawasan masyarakat sipil agar proses berjalan akuntabel. “Rakyat berhak mendapatkan wakil presiden yang dipilih berdasarkan meritokrasi, bukan hasil kesepakatan di balik layar,” tegasnya.
Pernyataan akademisi Unmuha ini muncul sebagai bagian dari diskusi publik terkait pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. Sejumlah pihak sebelumnya juga menyoroti pentingnya menghindari praktik politik dagang sapi dalam penentuan calon.
Dengan desakan tersebut, Heikal berharap seluruh pihak yang terlibat menjaga marwah proses demokrasi dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
