Dpnews Indonesia || Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan pengendalian produksi batu bara nasional telah memberikan hasil positif. Volume produksi turun, namun penerimaan negara justru meningkat seiring kenaikan harga komoditas.
Hal itu disampaikan Bahlil saat membuka Mineral and Batubara Convention-Expo (Minerba Convex) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (2/11/2026). Ia menjelaskan, pada 2025 Indonesia memasok sekitar 540 juta ton batu bara atau setara 43 persen dari total perdagangan global yang mencapai sekitar 1,3 miliar ton. Dominasi pasokan tersebut sebelumnya justru menekan harga karena kelebihan pasokan di pasar internasional.
“Jadi produksinya terkoreksi, turun, tapi pendapatannya naik. Ini baru paten. Gak dijual murah barang kita,” kata Bahlil.
Menurutnya, pemerintah memilih mengatur volume melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) agar keseimbangan pasokan dan permintaan terjaga. Hasilnya, harga batu bara kalori tinggi sempat menyentuh level 154 dolar AS per ton. Kebijakan ini juga sejalan dengan tren pelemahan permintaan dari pasar utama, termasuk penurunan impor batu bara China yang tercatat turun signifikan pada 2025 akibat peningkatan produksi domestik negeri tersebut.
Data Kementerian ESDM menunjukkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara pada 2025 berada di kisaran Rp130–135 triliun. Per 1 Oktober 2026, realisasi sudah mencapai Rp141 triliun, dengan proyeksi hingga akhir tahun di kisaran Rp160–165 triliun. Produksi rata-rata bulanan 2026 juga lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, meski beberapa relaksasi terbatas mulai dipertimbangkan seiring pemulihan harga.
Bahlil menekankan pendekatan ini bertujuan mengoptimalkan nilai ekonomi sumber daya alam, bukan sekadar mengejar volume. Pemerintah akan terus menyesuaikan kuota dengan dinamika pasar agar manfaat bagi negara dan cadangan jangka panjang tetap terjaga.
