Dpnews Indonesia || Cianjur – Ketegangan pecah di Desa Cikaroya, Kecamatan Warungkondang, Cianjur, Senin 18 Mei 2026. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang seharusnya menjadi garda depan program Makan Bergizi Gratis justru menjadi pusat kemarahan warga. Puluhan orang dari Aliansi Juang Muda Cianjur menyerbu lokasi, memaksa aktivitas dihentikan dan berakhir pada penyegelan gedung oleh Sat Pol PP.
Aksi yang awalnya berupa orasi cepat memanas ketika massa bentrok dengan aparat yang menjaga lokasi. Jalan Achmad Munawar No.1 sempat lumpuh total akibat kemacetan panjang. Spanduk-spanduk dengan tulisan “Tutup SPPG Tak Berizin” dan “Evaluasi Total Manajemen SPPG” berkibar di tengah teriakan tuntutan yang tak henti.
Abdul Aziz, Ketua Aliansi Juang Muda Cianjur, menjadi juru bicara di lapangan. Dengan nada tinggi ia melontarkan tiga tuntutan tegas. Pertama, pemasangan stiker pengawasan oleh Pemkab Cianjur agar publik tahu status dapur tersebut. Kedua, penghentian total operasional sebelum dokumen perizinan PBG dan SLF keluar secara resmi. Ketiga, jika pihak pengelola tetap nekat beroperasi, mereka siap membawa kasus ini ke jalur pidana.
Sumber kemarahan warga bukan hanya soal legalitas. Aziz menyoroti adanya dugaan “investor nakal” yang menunggangi program prioritas Presiden Prabowo. Menurutnya, yayasan pengelola ikut campur dalam perekrutan relawan dan meloloskan orang-orang dekat mereka sendiri. Pola rekrutmen tertutup ini dinilai mengkhianati semangat gotong royong yang dijanjikan program MBG.
Isu lain yang membuat warga tersulut adalah absennya keterlibatan warga lokal. “Kepala dapurnya bukan orang Cianjur. Padahal talenta di sini banyak. Kenapa harus impor orang luar? Ini bentuk ketidakpercayaan pada kemampuan anak daerah,” ujar Aziz di depan massa. Pernyataan ini disambut sorak setuju dan semakin menguatkan narasi bahwa program tersebut berjalan tanpa akar sosial di masyarakat setempat.
Di pihak pengelola, Rangga Nugraha selaku PIC dapur SPPG Cikaroya membantah tudingan sengaja melanggar aturan. Ia berdalih waktu 45 hari yang diberikan Badan Gizi Nasional untuk pembangunan terlalu singkat. “Idealnya pengurusan PBG dan SLF butuh tiga bulan. Kami terpaksa berjalan dulu sambil mengurus izin belakangan, asal BGN memberi kelonggaran,” jelasnya.
Penjelasan itu justru memantik amarah warga. “Itu alasan klasik. Urus izin dulu, baru operasi. Jangan dibalik,” teriak salah seorang warga di tengah kerumunan. Perdebatan mulut antara massa dan pengelola sempat terjadi sebelum Sat Pol PP turun tangan dan menempelkan segel di pintu utama dapur.
Penyegelan berlangsung alot di tengah desakan massa yang terus mengumandangkan yel-yel anti korupsi. Abdul Aziz menegaskan langkah selanjutnya adalah membawa kasus ini ke DPRD Kabupaten Cianjur untuk Rapat Dengar Pendapat. “Kalau pengelola tidak tertib, sanksi pidana akan kami kejar sampai tuntas,” tegasnya menutup aksi.
Hingga sore hari, area sekitar SPPG Cikaroya masih dijaga ketat aparat. Rangga mengaku akan segera berkoordinasi dengan BGN dan pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar. Ironisnya, program yang digadang-gadang untuk menyelamatkan gizi anak bangsa kini tersandung masalah klasik: birokrasi terburu-buru dan dugaan permainan internal. Jika tidak segera dibenahi, kasus Cianjur bisa menjadi pemicu gelombang protes yang lebih besar terhadap MBG di daerah lain.
