Dpnews Indonesia || Karawang – Kabar pilu kembali menyelimuti dunia Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Karawang. Selis (41), seorang wanita kelahiran 1985 asal Kecamatan Cibuaya, dilaporkan tengah menderita sakit parah namun tetap dipaksa bekerja di negara penempatan, Oman. Selis diduga kuat berangkat melalui jalur non-prosedural atau ilegal.
Kepada awak media Dpnews Indonesia pada Selasa (14/04/2026), perwakilan keluarga Selis, Dasam (43), mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kondisi kesehatan anggota keluarganya tersebut. Ia mendesak pihak-pihak yang memproses keberangkatan Selis untuk segera bertanggung jawab dan memulangkannya ke tanah air.
“Saya mengharap agar Selis segera dipulangkan. Dia sudah tidak layak bekerja lagi. Kakinya sekarang bengkak dan selalu merasakan kesakitan. Saya mohon, segera pulangkan dia,” ujar Dasam dengan nada getir sembari menunjukkan rekaman video yang memperlihatkan kondisi terkini Selis yang memprihatinkan.
Berdasarkan keterangan Dasam, keberangkatan Selis melibatkan sejumlah oknum yang diduga berperan sebagai perekrut dan penyalur. Ia menyebutkan nama Juniah, warga Cibuaya, serta individu lain bernama Kani dan Andi.
Selain itu, muncul nama Haji Wahyu asal Purwakarta yang disebut-sebut sebagai pihak penyedia dari PT Avida. Perusahaan ini diduga kuat sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terlibat dalam proses pemberangkatan Selis ke Timur Tengah.
Kasus yang menimpa Selis ini kembali memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Karawang, yang dikenal sebagai salah satu daerah lumbung PMI, seolah tak pernah sepi dari kasus PMI bermasalah yang luput dari pengawasan pemerintah.
Publik kini menyoroti sejauh mana langkah nyata pemerintah daerah maupun pusat dalam melakukan pencegahan sejak dini, terutama terkait proses pemberangkatan yang telah mengarah pada ranah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hingga berita ini diturunkan, keluarga masih menanti kejelasan mengenai proses repatriasi atau pemulangan. Jeritan minta tolong dari para PMI di negara penempatan diharapkan menjadi momentum bagi otoritas terkait untuk mengevaluasi sistem perlindungan pekerja migran dan menindak tegas oknum-oknum yang bermain di balik jalur ilegal.
