Dpnews Indonesia || Bandung Barat – Adanya dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) di wilayah Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, membuat Aktivis yang bernaung di Organisasi Kemasyarakatan angkat bicara.
Mencermati dan memantau perihal Perubahan Pagu Anggaran, Alokasi Dana Desa (ADD) dan (Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah) BHPRD, di akhir Tahun 2023. Jaenuddin, Sekjen LSM, Laskar NKRI Kabupaten Bandung Barat, mengajak kepada masyarakat agar lebih fokus untuk mengawal kucuran dana Pemerintah tersebut.
“Kita harus lebih fokus mengawal anggaran tersebut jangan Sampe ada indikasi tidak transparan terhadap masyarakat. Apalagi disalah gunakan para oknum Pemerintah Desa, jikalau ada yang kelihatan tidak beres laporkan. Dan jika ada bentuk penerapan untuk Pembangunan diduga banyak mencurigakan tanyakan, sebagai masyarakat kita harus lebih cerdas dan berani. Jangan sampai Anggaran Pemerintah dicaplok untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Tokoh pemuda yang akrab dipanggil “Bang Jay” itu pun mengharap, kepada Ormas, OKP, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Juga media yang berada di wilayah Kecamatan Cipeundeuy, agar supaya jangan berhenti mengawal gelontoran Dana dari Pemerintah. Untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat tersebut.
“Butuh peran serta masyarakat terutama dari Organisasi Masyarakat, Kepemudaan, dan Lembaga Kemasyarakatan. Juga Media yang menjadi tolak ukur dan kontrol sosial di masyarakat. Karena kalau tidak dikawal, ada oknum yang diduga memanipulasi data. Membuat rekayasa anggaran. Ayo sudah waktunya kita mencintai tempat tinggal kita sendiri, mencintai Desa kita agar lebih tertata dalam pembangunan. Terutama Dana Desa yang secara Instan di gelontorkan pemerintah Demi Kesejahteraan Warga Masyarakat Desa Khususnya.” Pungkasnya.
