Dpnews Indonesia || Bandung Barat – Sorotan tajam kini tertuju pada pengelolaan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Muncul dugaan kuat adanya ketidakjelasan dalam implementasi program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa, yang memicu reaksi keras dari tokoh masyarakat setempat.
Aktivis “Putra Cipeundeuy”, Jaenuddin, menyatakan keprihatinannya atas fenomena yang terjadi di lapangan. Menurutnya, program yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi rakyat tersebut justru menyisakan banyak tanda tanya besar terkait transparansi dan efektivitasnya.
Peralihan Anggaran ke Koperasi Desa Dipertanyakan
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah adanya indikasi peralihan alokasi Dana Desa ke dalam program koperasi desa. Kejanggalan demi kejanggalan mulai terendus oleh masyarakat yang merasa manfaat dari program ketahanan pangan sebelumnya terutama program Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) tidak terserap secara maksimal.
Kepada awak media Dpnews Indonesia pada Jumat siang (16/01/2026), tokoh pemuda yang akrab disapa Wak Jaed ini mengungkapkan bahwa saat ini banyak masyarakat yang mengeluh dan mempertanyakan bukti fisik serta keberlangsungan program yang diklaim telah dijalankan oleh pemerintah desa.
“Kita melihat ada pola yang janggal. Anggaran ketahanan pangan ini sangat besar, namun realisasinya di tingkat bawah masih sumir. Masyarakat bertanya-tanya, mana buktinya? Mana manfaatnya?” tegas Wak Jaed saat ditemui di sela kegiatannya.
Seruan Kontrol Sosial bagi Generasi Muda
Lebih lanjut, Wak Jaed mendesak pemerintah kabupaten maupun pihak berwenang untuk segera turun tangan melakukan audit investigasi dan mengambil tindakan tegas jika ditemukan adanya penyelewengan. Baginya, Dana Desa adalah hak rakyat yang harus dipertanggungjawabkan hingga rupiah terakhir.
Tak hanya menuntut pemerintah, Wak Jaed juga menitipkan pesan penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Kecamatan Cipeundeuy. Ia mengharapkan adanya kekompakan untuk memperkuat kontrol sosial di tengah masyarakat.
“Generasi muda tidak boleh apatis. Kita harus menjadi garda terdepan dalam fungsi kontrol sosial. Saya mengajak seluruh elemen pemuda untuk ikut mengaudit, memantau, dan jangan ragu melaporkan jika melihat ada kejanggalan dalam program-program kesejahteraan rakyat ini,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Cipeundeuy masih menanti kejelasan dan keterbukaan dari pihak-pihak terkait mengenai penggunaan anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa di wilayah tersebut. Akuntabilitas menjadi harga mati demi terwujudnya ketahanan pangan yang nyata, bukan sekadar angka di atas kertas.
